SERANG – Ketua Persatuan Honorer Banten, Martin Al Kosim mengaku kecewa terhadap kebijakan Pemprov Banten, yang memecat sebanyak 6 guru honorer di SMA Negeri 9 Kabupaten Tangerang akibat pose dan pamer stiker Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Martin mendesak Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Banten agar mencabut pemecatan terhadap guru honorer tersebut.
“Ini kami nilai Pemprov Banten ugal-ugalan dalam mengambil kebijakan pemecatan. Harusnya kan diberikan sanksi teguran dulu, pembinaan dulu, jangan asal pecat. Kan proses pemeriksaan juga masih ditangani Bawaslu,” ujar Martin, Jumat (22/3/2019).
Dikatakan Martin, kebijakan Pemprov Banten juga dalam mengambil kebijakan tidak melihat latar belakang pegawai honorer tersebut.
“Mereka juga kan punya keluarga, punya anak, istri yang harus dibiayai. Sudah mah gajinya hanya Rp300 ribu per bulan, ini main pecat saja,” ucapnya.
Sebab itu, kata dia, pihaknya meminta Pemprov Banten membatalkan pemecatan kepada 6 honorer tersebut.
“Kami nilai tindakan pemecatan ini berlebihan dan terburu-buru. Di Banten kan ada PGRI ada UPTD pendidikan, harusnya kan dipanggil dulu oleh kepala sekolah dan lembaga tersebut. Kalau memang sudah tidak mampu kemudian diberikan pembinaan oleh BKD Banten. Kita sangat kecewa kebijakan buru-buru ini. Setidaknya ada asas keadilan lah,” tegasnya.
Dengan mengambil kebijakan pemecatan yang begitu cepat, kata dia, pihaknya melihat disini justru kebijakan tersebut kental dengan politis. Bahkan terkesan mencari yang lemah untuk menjadi komoditi politik.
“Kit juga curiga jangan-jangan pemecatan itu atas dorongan oknum politik tertentu,” katanya.
Dia menambahkan bahwa PGRI dan Persatuan Honorer Banten siap mendampingi 6 guru honorer tersebut agar mendapat keadilan.
“Persatuan Honorer dan PGRI Banten sedang membahas. Kita upayakan mereka yang dipecat mendapatkan keadilan. Kita berharap mereka bertugas lagi,” imbuhnya. (Man/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
