SERANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Peduli Kabupaten Serang (Kompetens) menggelar aksi refleksi 75 tahun Republik Indonesia di depan pendopo Bupati Serang. Aksi yang dilakukan yakni menggelar upacara bendera, pembakaran lilin serta tabur bunga.
Aksi menyalakan lilin sebagai bentuk solidaritas kepada masyarakat Pulau Tunda. Di akhir aksi, mereka pun menebar bunga kembang di depan pendopo Bupati Serang sebagai gambaran akan matinya kepedulian pemerintah atas kondisi masyarakat Pulau Tunda.
Dalam aksi bertajuk ‘Pulau Tunda Dijajah Kegelapan’ itu, mereka menyoroti permasalahan Pulau Tunda yang mengalami krisis listrik akibat rusaknya mesin diesel. Selain itu, mereka juga menyoroti fasilitas kesehatan, pendidikan serta pencemaran limbah akibat pengeboran minyak oleh Pertamina.
Koordinator aksi, M. Busaeri, mengatakan bahwa di usia ke-75 tahun, masih ada daerah yang belum merasakan adanya pembangunan yang merata. Salah satunya yakni Pulau Tunda yang menurutnya masih dijajah oleh kegelapan.
“Maka dari itu, turunnya kami saat ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi serta keprihatinan kami, atas kondisi Pulau Tunda yang belum merasakan kemerdekaan yang sebenarnya karena masih terjajah kegelapan,” ujarnya disela-sela aksi, Senin (17/8/2020) pukul 00.20 WIB.
Ia menjelaskan, Pulau Tunda sebenarnya telah memiliki dua jenis pembangkit listrik yakni Tenaga Diesel (PLTD) dan Tenaga Surya (PLTS) yang mampu mengaliri listrik selama 12 jam. Namun saat ini, PLTD di Pulau Tunda mengalami kerusakan.
“PLTD di Pulau Tunda mengalami kerusakan sejak beberapa bulan yang lalu. Mesin itu rusak karena memang usianya yang sudah tua. Sedangkan PLTS hanya mampu mengaliri listrik sekitar 2 jam saja,” kata Ketua PP Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas) tersebut.
Ketua HMTL Unbaja, Furqon, mengatakan bahwa selain persoalan listrik, masyarakat Pulau Tunda juga menghadapi krisis lingkungan. Sebab beberapa hari yang lalu, ditemukan adanya pencemaran lingkungan yang diduga akibat dari aktifitas pengeboran minyak Pertamina.
“Pulau Tunda yang asri akhirnya tercemar oleh limbah pengeboran. Bukan hanya merusak keasrian alamnya, namun juga merusak ekosistem di sana. Karena ternyata, banyak hewan-hewan laut yang mati akibat limbah tersebut,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua Umum GMKI Cabang Serang, Martin Ronaldo Pakpahan, mengatakan kondisi yang terjadi di Pulau Tunda merupakan tanggungjawab pemerintah, baik kabupaten, provinsi maupun pusat.
“Pemerintah harusnya melakukan pemerataan pembangunan dengan segera. 75 tahun merupakan umur yang cukup lama untuk bisa mengoptimalkan pembangunan. Jangan sampai kejadian seperti di Pulau Tunda, juga terjadi di daerah lainnya. Kita menggaungkan merdeka, sedangkan saudara kita masih terjajah,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum HMI MPO Cabang Serang, Diebaj Ghuroofie, mendesak agar pemerintah di segala tingkatan untuk dapat turun tangan menyelesaikan persoalan itu. Karena menurutnya, persoalan yang terjadi di Pulau Tunda merupakan tamparan bagi Indonesia di usianya yang ke-75 tahun ini.
“Kami mendesak agar pemeritah di seluruh tingkatan agar dapat segera turun tangan. Masyarakat Pulau Tunda berhak mendapatkan pendidikan yang layak, segera bangun SMA disana. Begitu pula dengan fasilitas kesehatan, listrik dan terhindar dari pencemaran limbah,” ucapnya.
(Dhe/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
