SERANG – Pergantian Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) diakui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, Komarudin dapat berdampak terhadap rencana pengangkatan tenaga honorer K1 Banten.
“Tentu kebijakan bisa saja berubah. Tapi sepanjang hal yang sudah diputuskan saya kira tidak akan berubah. Tapi implementasinya bisa nambah waktu. Setiap pergantian kepemimpinan biasanya begitu,” kata Komarudin, melalui sambungan telepon, Kamis (16/8/2018).
Meski demikian, pihaknya terus berupaya dan mendorong pemerintah pusat agar menyelesaikan persoalan sisa honorer K1 di Banten.
“K1 itu penerimaan pegawai jalur khusus sebetulnya. Jadi penerimaannya harus dengan PP (peraturan pemerintah) tersendiri. Harus ada putusan dari pemerintah. (Dengan pergantian menteri ini) Ya kita ulangi lagi. Updating data. Paling tidak kita mengingatkan kembali bahwa masih ada sisa K1 di Banten,” tuturnya.
Komarudin menjelaskan, BKD saat ini sudah menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk disampaikan ke Kemenpan-RB, yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang nantinya akan ditandatangani Gubernur Banten selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK).
“Dokumennya sudah kita siapkan. Tapi kita masih cari dasarnya. Kita mengeluarkan SPTJM kan harus ada dasarnya. Kita sedang cari, apakah ada suratnya bahwa Pak Menteri minta SPTJM,” kata Komarudin. (You/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
