SERANG – Seremonial peresmian dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yaitu, RUSD Cilograng dan Labuan yang menghabiskan anggaran Rp1,8 miliar terus menjadi sorotan.
Hal itu lantaran penggunaan biaya hingga miliaran rupiah itu digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Diketahui, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten menggelontorkan anggaran masing-masing Rp900 juta untuk untuk penyelenggaraan event organizer peresmian dua rumah sakit baru milik Pemprov Banten tersebut.
Terkait itu, Gubernur Banten Andra Soni mengaku, akan memanggil Dinkes Provinsi Banten untuk dimintai penjelasan. Khususnya terkait detail penggunaan anggaran sebesar Rp1,8 miliar untuk peresmian dua rumah sakit baru milik Pemprov Banten tersebut.
“Ya nanti ditanyakan detailnya kepada dinas (kesehatan) apa aja komponennya. Karena saat itu juga kan menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis dan sebagainya,” kata Andra, Selasa (3/6/2025).
Andra juga mengaku, akan mengevaluasi setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemprov Banten.
Evaluasi itu, lanjut Andra, dilakukan agar sesuai dengan inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
“Pasti kita akan lakukan evaluasi,” ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim mengatakan, dirinya akan menginstruksikan Komisi V untuk meminta keterangan dari Dinkes Provinsi Banten.
Ia juga mengaku, tidak mengetahui perihal besaram anggaran yang digunakan untuk peresmian dua RSUD tersebut.
“Saya belum dapat laporan, nanti saya cek dulu karena kan itu adanya di OPD, nanti kita cek dulu,” kata Fahmi.
Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Adib Miftahul menilai, kegiatan peresmian RSUD Cilograng dan Labuan yang menelan anggaran sebesar Rp1,8 miliar merupakan pemborosan.
Padahal, kata dia, pemerintah pusat sudah mengintruksikan pemerintah daerah untuk mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial.
Adib juga menyayangkan sikap pejabat Pemprov Banten tetap bersikukuh menggelar kegiatan mewah yang menyedot anggaran besar di tengah efisiensi anggaran.
Padahal, kegiatan peresmian rumah sakit itu bisa dilakukan secara sederhana dan menggeser anggaran ke kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat.
“Inilah sebenarnya, tipe-tipe feodal ASN kepala OPD Banten itu selalu terlihat, modelnya begitu nggak bisa mengejawantahkan perintah pemerintah pusat,” kata Adib, Kamis (29/5/2025).
Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor: Gilang Fattah
