SERANG – Perencanaan merupakan unsur utama yang harus terlebih dahulu dilakukan untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Perencanaan yang baik tidak hanya sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan, namun harus dimulai dari pra-kegiatan sampai dengan dilaksanakan penilaian atau evaluasi dari perencanaan tersebut. Sebaik apapun perencanaan apabila tidak dapat dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang ada, berarti perencanaan tersebut tidaklah sempurna.
Hal tersebut disampaikan Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI Laksda Hery Puranto, saat membuka Sosialisasi Kebijakan dan Perencanaan TNI Tahun 2023, bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (9/8/2023).
Asrenum Panglima TNI mengatakan bahwa saat ini pemerintah bertekad mewujudkan terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (good governance), diperlukan perencanaan yang tepat, jelas, terukur dengan harapan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
“Sebagai bagian dari penyelenggaraan fungsi pemerintahan di bidang pertahanan, TNI dalam perencanaannya telah merujuk pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (SPP Hanneg) yang telah menjabarkan alur penyusunan dokumen-dokumen strategis perencanaan bidang pertahanan,” katanya.
Selanjutnya Asrenum menjelaskan dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem perencanaan yang baik dan selaras dengan kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan, perlu dilaksanakan Sosialisasi Kebijakan dan Perencanaan TNI.
“Diharapkan kebijakan bidang perencanaan Unit Organisasi dan Satker dibawahnya dapat mengimplementasikan arah kebijakan dan prioritas program dan kegiatan TNI, Kementerian Pertahanan dan Pemerintah serta mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan,” jelasnya.
(Red)
