Beranda Pemerintahan Perekaman KTP El Pemilih Pemula Cilegon Ditarget Tuntas Akhir September

Perekaman KTP El Pemilih Pemula Cilegon Ditarget Tuntas Akhir September

Ilustrasi - foto istimewa liputan6.com

CILEGON – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Cilegon mengungkapkan, hingga akhir Agustus lalu terdapat sekira 998 warga yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik (KTP El). Jumlah tersebut merupakan penduduk yang baru memasuki usia 17 tahun, yang akan menjadi calon pemilih pemula pada Pilkada tahun ini.

“Sisanya itu kemungkinan akan terus berkurang karena pelayanan kita continue setiap hari. Jumlah itu saja saat kita cut off Agustus, sekarang mungkin sudah berkurang lagi,” ujar Kepala Disdukcapil Cilegon, Hayati Nufus, Jumat (18/9/2020).

Dijelaskan Nufus, pihaknya optimistis jumlah calon pemilih pemula yang belum perekaman tersebut akan terus berkurang lantaran pelayanan reguler terus dilakukan pemerintah daerah di delapan Kecamatan setiap hari kerja hingga dengan sistem dalam jaringan (daring).

“Kalau dirata-rata, sekitar 100 perekaman setiap bulannya di setiap kecamatan. Jadi dengan jumlah yang tersisa, target kita September ini sudah selesai, nol. Nah kondisi Covid-19 ini juga menjadi kendala, karena kita biasanya melakukan perekaman itu ke sekolah-sekolah SMA dan SMK, sasarannya langsung. Karena sekolah tutup, maka kita kejar di Kecamatan,” jelasnya.

Berdasarkan data laporan administrasi kependudukan Disdukcapil, penduduk Kota Cilegon saat ini berjumlah 427.266 jiwa. Untuk jumlah perekaman KTP El sebanyak 305.467, namun yang sudah melakukan perekaman sejauh ini berjumlah 304.469 jiwa atau tersisa sekira 0,33 persen yang belum melakukan perekaman.

Sementara itu Walikota Cilegon, Edi Ariadi yang ditemui usai zoom meeting Disdukcapil menyapa masyarakat dengan melibatkan Forkopimda saat itu mengapresiasi tingginya tingkat kepatuhan masyarakat akan sejumlah dokumen kependudukan yang rata-rata di atas 90 persen.

“Memang tadi ada keluhan soal pelayanan daring karena persyaratan-persyaratannya kan harus dikirim, nah warga keberatan juga karena ada ongkos kirimnya. Masalahnya masyarakat kita kan pengennya gratis saja. Ya kalau APBD ada, kenapa ngga kita bantu, cuma ngga sekarang,” katanya.

(dev/red)

Temukan Berita BantenNews.co.id di Google News

Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini