Beranda Pemerintahan Perairan Sekitar TNUK Masuk Wilayah Usaha Pertambangan

Perairan Sekitar TNUK Masuk Wilayah Usaha Pertambangan

Peta dalam lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten..

SERANG– Kementerian ESDM memasukan perairan Ujung Kulon yang dekat dengan habitat satwa endemik badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Penetapan itu tercantum dalam peta lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Keputusan yang ditetapkan Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia tersebut berlaku sejak 12 Februari 2026. Dalam peta lampirannya, perairan sekitar Ujung Kulon ditandai dengan arsiran warna krem. Legenda peta menunjukkan warna tersebut sebagai kategori WUP.

Dalam beleid itu disebutkan, WUP menjadi dasar bagi menteri atau gubernur untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), yang mencakup mineral logam, batubara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan. “Dengan memperhatikan kriteria dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis beleid itu.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Banten Ari James Faraddy mengatakan, wilayah yang ditandai dengan arsiran warna krem dalam peta keputusan menteri tersebut memang memang masuk WUP. Namun kata dia penetapan itu sebatas menunjukkan adanya potensi sumber daya mineral yang belum tentu dapat dieksploitasi.

“Jadi WUP itu adalah potensi (pertambangan). Karena di sana itu ada potensi tapi kan belum ada gitu (pertambangan yang beroperasi),” kata Ari kepada BantenNews.co.id, Selasa (17/11/2026).

Ari mengatakan, potensi sumber daya di perairan Ujung Kulon berupa minyak dan gas bumi. Namun, hingga kini belum ada kajian eksplorasi secara terperinci untuk memastikan potensi tersebut.

“Potensinya kan hanya hanya minyak dan gas. Dan itu juga belum belum ada yang sangat detail untuk melakukan eksplorasi di sana itu,” katanya.

Baca Juga :  Turunkan Pengangguran, Pemprov Banten Bentuk TKDV

Menurut Ari, pemanfaatan wilayah tersebut untuk kegiatan eksplorasi pertambangan juga tidak bisa dilakukan begitu saja. Pelaksanaannya bergantung pada kesesuaian tata ruang yang ditetapkan pemerintah kabupaten, kota, provinsi, hingga pemerintah pusat melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

“Enggak semudah itu (untuk izin). Usaha pertambangan itu kan sangat sulit. Tergantung tata ruang wilayahnya, diperbolehkan enggak oleh kabupaten, oleh provinsi, atau pusat,” ujarnya.

Selain WUP, Ari menjelaskan, keputusan menteri tersebut juga memuat kategori wilayah pertambangan lain, yakni Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang ditandai dengan arsiran kuning dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Adapun wilayah yang ditandai dengan warna putih menunjukkan kawasan yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan. Sejumlah wilayah di Banten masuk dalam kategori tersebut, termasuk Kota Serang, Tangerang Raya, dan kawasan daratan Taman Nasional Ujung Kulon.

“Ada juga yang putih. Kalau putih itu adalah tidak boleh ada pertambangan. Kayak di Kota Serang, dia sudah mendeklarasikan tidak ada pertambangan, makanya kita putihkan. Tangerang Raya, warnanya putih, kita putihkan. (Kawasan darat) Wilayah Taman Nasional Ujung Kulon, kita putihkan karena dia wilayah konservasi,” jelasnya.

‎Ari menambahkan, Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO yang ditetapkan pada Tahun 1991. Kata dia Pemanfaatan ruang wilayahnya dilindungi mengikuti ketentuan pengaturan wilayah konservasi. Karena itu, kegiatan pertambangan tidak diperbolehkan di wilayah konservasi.
‎
‎Peta Wilayah Pertambangan disusun dan ditetapkan Pemerintah Pusat berdasarkan keterdapatan potensi bahan galian tambang. Namun, untuk menerbitkan perizinan usaha pertambangan di suatu wilayah, diperlukan pemenuhan aspek kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), baik di darat maupun di perairan laut.
‎
‎Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten, wilayah darat dan laut kawasan TNUK ditetapkan sebagai wilayah konservasi yang tidak memperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pertambangan.

Baca Juga :  Soal Surat Rekomendasi, Ati Sesalkan Kepala Diskominfo Cilegon Tak Koordinasi

“Dengan demikian, secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan,” kata dia

‎
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: TB Ahmad Fauzi