SERANG– Penetapan sebagian perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dinilai janggal oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut dinilai kontradiktif dengan upaya perlindungan kawasan konservasi yang menjadi habitat badak Jawa.
Pengkampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional WALHI, Umi Ma’rufah, meminta pemerintah menjelaskan dasar penetapan wilayah pertambangan tersebut. Sebab, berdasarkan penelusuran WALHI terhadap peta lampiran keputusan Menteri ESDM, sebagian perairan di sekitar TNUK terindikasi masuk dalam kawasan WUP.
“Ini merupakan situasi yang janggal dan kontradiktif. Di satu sisi, pemerintah seharusnya memperkuat perlindungan kawasan konservasi beserta seluruh ekosistem di dalamnya. Namun, di sisi lain, pemerintah justru menetapkan wilayah pertambangan yang berdasarkan penelusuran peta WALHI terindikasi mencakup sebagian perairan di sekitar TNUK,” kata Umi dalam keterangan tertulisanya kepada BantenNews.co.id, Selasa (17/11/2026).
Menurut Umi, TNUK tidak hanya mencakup ekosistem daratan, tetapi juga kawasan perairan yang memiliki fungsi ekologis penting dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perlindungan ekosistem taman nasional.
Ia mengingatkan aktivitas pertambangan di daratan maupun perairan yang berbatasan dengan taman nasional berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis. Dampaknya antara lain pencemaran air, sedimentasi, gangguan terhadap ekosistem pesisir dan laut, hingga ancaman terhadap keutuhan habitat serta keanekaragaman hayati.
WALHI juga menyoroti keberadaan konsesi pertambangan emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang (Antam), yang berada tepat di perbatasan TNUK. Perusahaan tersebut telah beroperasi sejak 2010 dengan luas wilayah tambang sekitar 5.302 hektare.
Pada 2020, lokasi tambang emas PT CSD ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 159.K/90/MEM/2020. Namun, berdasarkan informasi dalam laporan tahunan PT Antam, izin perusahaan tersebut berakhir pada 3 April 2025.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan aktivitas pertambangan, status perizinan, serta kemungkinan pengembangan wilayah pertambangan emas di sekitar Ujung Kulon.
Kekhawatiran WALHI semakin relevan setelah terbitnya Keputusan Menteri ESDM tentang penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten pada Februari 2026. Keputusan tersebut membagi wilayah pertambangan menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
Penetapan WUP menjadi salah satu tahapan bagi pemerintah untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagai dasar pemberian izin usaha pertambangan. Umi juga menyoroti waktu penerbitan keputusan tersebut yang berdekatan dengan munculnya wacana pemindahan badak Jawa dari habitat alaminya di Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.
Wacana itu sebelumnya dilontarkan Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional. “Jangan sampai pemindahan badak Jawa justru menjadi dalih untuk membuka ruang eksploitasi pertambangan di kawasan yang selama ini dilindungi karena fungsi ekologis dan konservasinya,” kata Umi.
Meski demikian, WALHI menyebut kemungkinan keterkaitan antara wacana pemindahan badak Jawa dan kepentingan ekspansi pertambangan emas di sekitar Ujung Kulon masih berupa indikasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
WALHI mendesak pemerintah membuka informasi mengenai dasar penetapan wilayah pertambangan di Banten, termasuk peta spasial yang memperlihatkan secara jelas keterkaitannya dengan batas dan zonasi TNUK. Pemerintah juga diminta memastikan tidak ada kebijakan pertambangan yang mengancam kawasan konservasi maupun ekosistem penyangganya.
“Pemerintah harus memastikan tidak ada kebijakan pertambangan yang mengancam kawasan konservasi maupun ekosistem penyangganya. Keselamatan badak Jawa tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan investasi dan eksploitasi sumber daya alam,” ujar Umi.
Sebelumnya, Sebelumnya, Kementerian ESDM memasukan perairan Ujung Kulon yang dekat dengan habitat satwa endemik badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Penetapan itu tercantum dalam peta lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Keputusan yang ditetapkan Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia tersebut berlaku sejak 12 Februari 2026. Dalam peta lampirannya, perairan sekitar Ujung Kulon ditandai dengan arsiran warna krem. Legenda peta menunjukkan warna tersebut sebagai kategori WUP.
Dalam beleid itu disebutkan, WUP menjadi dasar bagi menteri atau gubernur untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), yang mencakup mineral logam, batubara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan. “Dengan memperhatikan kriteria dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis beleid itu.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Banten Ari James Faraddy mengatakan, wilayah yang ditandai dengan arsiran warna krem dalam peta keputusan menteri tersebut memang memang masuk WUP. Namun kata dia penetapan itu sebatas menunjukkan adanya potensi sumber daya mineral yang belum tentu dapat dieksploitasi.
“Jadi WUP itu adalah potensi (pertambangan). Karena di sana itu ada potensi tapi kan belum ada gitu (pertambangan yang beroperasi),” kata Ari kepada BantenNews.co.id, Selasa (17/11/2026).
Ari mengatakan, potensi sumber daya di perairan Ujung Kulon berupa minyak dan gas bumi. Namun, hingga kini belum ada kajian eksplorasi secara terperinci untuk memastikan potensi tersebut.
“Potensinya kan hanya hanya minyak dan gas. Dan itu juga belum belum ada yang sangat detail untuk melakukan eksplorasi di sana itu,” katanya.
Menurut Ari, pemanfaatan wilayah tersebut untuk kegiatan eksplorasi pertambangan juga tidak bisa dilakukan begitu saja. Pelaksanaannya bergantung pada kesesuaian tata ruang yang ditetapkan pemerintah kabupaten, kota, provinsi, hingga pemerintah pusat melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
“Enggak semudah itu (untuk izin). Usaha pertambangan itu kan sangat sulit. Tergantung tata ruang wilayahnya, diperbolehkan enggak oleh kabupaten, oleh provinsi, atau pusat,” ujarnya.
Selain WUP, Ari menjelaskan, keputusan menteri tersebut juga memuat kategori wilayah pertambangan lain, yakni Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang ditandai dengan arsiran kuning dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
Adapun wilayah yang ditandai dengan warna putih menunjukkan kawasan yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan. Sejumlah wilayah di Banten masuk dalam kategori tersebut, termasuk Kota Serang, Tangerang Raya, dan kawasan daratan Taman Nasional Ujung Kulon.
“Ada juga yang putih. Kalau putih itu adalah tidak boleh ada pertambangan. Kayak di Kota Serang, dia sudah mendeklarasikan tidak ada pertambangan, makanya kita putihkan. Tangerang Raya, warnanya putih, kita putihkan. (Kawasan darat) Wilayah Taman Nasional Ujung Kulon, kita putihkan karena dia wilayah konservasi,” jelasnya.
Ari menambahkan, Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO yang ditetapkan pada Tahun 1991. Kata dia Pemanfaatan ruang wilayahnya dilindungi mengikuti ketentuan pengaturan wilayah konservasi. Karena itu, kegiatan pertambangan tidak diperbolehkan di wilayah konservasi.
Peta Wilayah Pertambangan disusun dan ditetapkan Pemerintah Pusat berdasarkan keterdapatan potensi bahan galian tambang. Namun, untuk menerbitkan perizinan usaha pertambangan di suatu wilayah, diperlukan pemenuhan aspek kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), baik di darat maupun di perairan laut.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten, wilayah darat dan laut kawasan TNUK ditetapkan sebagai wilayah konservasi yang tidak memperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pertambangan.
“Dengan demikian, secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan,” kata dia
Penulis: Audindra Kusuma
Editor:TB Ahmad Fauzi
