SERANG – Isu mengenai akan adanya people power di Indonesia dinilai tidak tepat. People power yang saat ini didengung-dengungkan lebih pada manuver politik kelompok tertentu yang tidak bisa disebut representasi dari masyarakat Indonesia.
“Dikaitkan dengan people power yang didengang-dengungkan di Indonesia, nampaknya tidak terlalu tepat. Sebab yang dimaksudkan people power saat ini adalah gerakan kelompok tertentu — bukan warga masyarakat secara luas — untuk menuntut hasil Pemilu yang dianggap curang,” kata Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Leo Agustino, Sabtu (18/5/2019).
Pada tataran akademik, Leo memberi penjelasan bahwa people power dalam konteks akademik dipahami sebagai sebuah gerakan sosial atas keotokratikan suatu rezim. Ia memberikan contoh bahwa gerakan people power pernah terjadi di Filipina saat warga “menurunkan” Marcos dari kursi kepemerintahannya.
“Mengapa Marcos dijatuhkan? Ada banyak alasan. Tapi yang jelas adalah keotokratikan Marcos saat itu,” ujar pria berkacamata itu.
Leo menambahkan bahwa isu people power saat ini menjadi beberapa indikasi. Pertama betapa tidak dewasanya segelintir elit politik saat ini. “Kedua, semakin terpolarisasinya garis politik di Indonesia dan ini amat membahayakan bagi demokrasi kita ke depan,” ujatnya.
Sebab, kata dia, kelompok yang kalah terus-menerus menolak aturan main sistem demokrasi yang telah menjadi kesepakatan bersama. “Ketiga, menyangkal legitimasi lawan politik dengan cara mendelegitimasi penyelenggara Pemilu adalah cara-cara yang tidak sehat dan provokatif.”
Akibatnya, warga yang tidak paham detail dan konteks akan terperangkap dalam cengkeraman elit yang tidak bisa menerima kekalahan. “Dan ini membahayakan demokrasi kita,” tandas Leo. (You/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
