Beranda Pemerintahan Penyerapan Bansos di Lebak Hingga Oktober 2026 Capai 74,34 Persen

Penyerapan Bansos di Lebak Hingga Oktober 2026 Capai 74,34 Persen

Ilustrasi bansos. (AI-Net)

LEBAK — Realisasi belanja bantuan sosial (bansos) Kabupaten Lebak hingga awal Oktober 2026 baru mencapai 74,34 persen. Dari total anggaran Rp10,15 miliar, pemerintah daerah baru menyalurkan Rp7,54 miliar.

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Lebak, Agung Budi Santoso mengatakan, pemerintah terus mendorong penyaluran bansos melalui Dinas Sosial serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPRKPP) sesuai daftar penerima yang telah ditetapkan.

“Untuk bansos, realisasi sudah 74,34 persen, penyalurannya terus kami dorong melalui dinas sosial dan DPRKPP, sesuai dengan by name by address yang telah ditetapkan,” kata Agung kepada Bantennews, Senin (5/10/2026).

Serapan bansos tersebut masih menyisakan sekitar Rp2,60 miliar dari total pagu. Pemerintah daerah perlu mengejar penyaluran pada sisa waktu anggaran 2026 agar bantuan tidak menumpuk di penghujung tahun.

Secara keseluruhan, realisasi belanja daerah Kabupaten Lebak juga baru mencapai 63,27 persen. Dari total anggaran Rp2,82 triliun, pemerintah telah merealisasikan Rp1,78 triliun dan masih menyisakan Rp1,03 triliun.

“Dari total anggaran Belanja Daerah sebesar Rp2.823.715.093.490, telah terealisasi sebesar Rp1.786.470.186.441, dengan sisa anggaran Rp1.037.244.907.049,” ungkapnya.

Agung mengatakan, belanja daerah menopang program pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, hingga awal Oktober, serapan anggaran belum mencapai 70 persen.

Dari sejumlah pos belanja, Belanja Tidak Terduga (BTT) mencatat serapan tertinggi, yakni 92,46 persen atau Rp10,35 miliar dari pagu Rp11,19 miliar.

Belanja Operasi menyusul dengan serapan 68,16 persen atau Rp1,51 triliun. Sementara Belanja Modal baru mencapai 57,31 persen atau Rp83 miliar. Adapun Belanja Transfer menjadi pos dengan serapan terendah, yakni 39,43 persen atau Rp177,79 miliar.

Agung menjelaskan, tingginya serapan BTT berkaitan dengan penggunaannya untuk kebutuhan mendesak dan penanganan kondisi darurat, termasuk bencana alam.

Baca Juga :  BMKG Prediksi Potensi Cuaca Ekstrem Indonesia Hingga Februari

“Untuk pos belanja lainnya, kami terus melakukan monitoring dan evaluasi agar serapan di sisa triwulan IV ini bisa optimal,” tandasnya.

Penulis : Mg-Aldo Marantika
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd