SERANG – Sejumlah penyandang disabilitas di Kota Serang mempertanyakan beberapa isu yang sering terjadi menjelang pemilu. Salah satunya adalah soal politik uang yang berkedok sedekah.
Hal itu terungkap pada acara sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu 2019 bersama perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) yang digelar Bawaslu Kota Serang, Rabu (3/4/2019).
“Bagaimana kalau ada yang ngasih sedekah ke kita di masa kampanye ini, dan yang ngasih sedakahnya itu calon atau tim kampanye calon, apakah itu termasuk politik uang atau tidak,” kata Sirojudin salah seorang peserta sosialisasi pada sesi tanya jawab.
Jajang, peserta lainnya mempertanyakan soal sanksi politik uang bagi pemberi dan penerima. “Kalau misalnya ada yang ngasih uang ke kita, apakah kita bakal kena (sanksi), soalnya kita tidak tahu kalau itu politik uang,” ucapnya.
Komisioner Bawaslu Kota Serang Rudi Hartono menjelaskan sedekah dan politik uang mudah membedakanya. Dan Bawaslu tidak bisa melarang orang untuk bersedekah.
“Selama tidak ada embel-embel, tidak ada kepentingan politik, tidak apa-apa meski sedekah itu di masa kampanye. Tetapi kalau ada embel-embel, misalnya ngomongnya sedekah tapi minta dipilih pada 17 April, itu tidak boleh, itu namanya politik uang,” ujarnya.
Sementara soal pertanyaan Jajang, Rudi mengatakan bahwa yang kena sanksi dalam politik uang adalah hanya pemberi. “Kalau sekarang yang kena itu pemberi saja, bukan penerima, beda dengan Pilkada kemarin, pemberi dan penerima kena. Tetapi kalau menemukan, segera laporkan ke kita, bisa disampaikan langsung melalui nomor saya,” ujarnya. (Dhe/Red).
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
