SERANG – Komisi V DPRD Banten kembali menyoroti bantuan sosial (Bansos) Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pemprov Banten bagi 421.177 kepala keluarga (KK) terdampak Covid-19 yang belum merata. Bahkan dari total anggaran JPS sebesar Rp1,1 triliun baru 14 persen atau sebesar Rp171 miliar yang terealisasi.
Diketahui, alokasi JPS bagi warga terdampak Covid-19 kembali berubah dari sebelumnya dialokasikan untuk tiga bulan menjadi lima bulan. Namun, ketersediaan anggaran hanya mencukupi untuk dua bulan saja.
Ketua Komisi V DPRD Banten, M Nizar mengatakan, hingga kini proses penyalurannya JPS belum merata. Bahkan, untuk dua tahapan penyaluran saja sampai sekarang belum tersalurkan secara menyeluruh.
“Padahal verifikasi data penerima sebanyak 421 ribu KK sampai pembuatan rekening sudah selesai dilakukan oleh Dinsos. Tapi kok sampai sekarang belum terealisasi semua penyalurannya. Saya rasa ada masalah lain ini,” kata Nizar, Rabu (29/7/2020).
Menurut Nizar, peran Dinsos hanya sebatas verifikasi data penerima, untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten untuk proses pencairan.
“Dari total anggaran yang direfocusing untuk JPS sebesar Rp1,1 triliun, hingga hari ini baru Rp171 miliar yang dieksekusi atau baru 14 persen. Angka itu merupakan akumulasi dari tahap pertama dan kedua. Kalau dipersentasikan secara terpisah, tahap pertama baru sekitar 79 persen. Kami juga belum mendapat penjelasan kapan JPS ini akan diselesaikan dan berapa tahap akan disalurkannya,” katanya.
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) ketika dikonfirmasi terkait penyaluran JPS ini mengaku, keuangan Pemprov Banten hanya mampu menyalurkan untuk dua bulan saja, sementara untuk bulan ketiga dan selanjutnya akan dipikirkan kembali.
“Ya. Kita hanya siapa untuk dua bulan saja, untuk selanjutnya nanti kita cari lagi,” katanya.
(Mir/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
