LEBAK – Akibat kurangnya transparansi di dalam penyaluran program sosial PKH dan BPNT, anggota Komisi III DPRD Lebak, Musa Weliansyah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden RI, Joko Widodo dan Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini untuk melakukan evaluasi penyaluran Bansos di Provinsi Banten.
Musa Weliansyah mengatakan, jika mekanisme penyaluran lewat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sangat rentan terjadi kecurangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, dirinya meminta dalam penyaluran BPNT dan PKH tersebut dilakukan secara tunai melalui PT. POS Indonesia.
“Untuk terwujudnya transparansi program bansos yang tepat nilai, tepat penerima dan tepat penggunaan sesuai BNBA program sosial PKH dan BPNT bulan Oktober-November-Desember Tahun Angaran 2022 agar disalurkan melalui Kantor POS,” kata Musa saat dihubungi, Minggu (02/10/2022).
Ia menjelaskan, langkah ini sangat perlu dilakukan agar masyarakat yang namanya tercatat sebagai penerima Bansos PKH dan BPNT bisa mengetahui dan merasakan langsung bantuan tersebut. Sehingga kedepannya tidak ada lagi KKS dan buku tabungan yang dikumpulkan oleh oknum-oknum tertentu.
“Jika bantuan PKH dan BPNT tunai melalui kantor POS khusus untuk KPM Se Provinsi Banten, nantinya penerimaan bansos PKH dan BPNT yang selama ini belum mengetahui nilai bansos, tidak menerima KKS serta Buku Tabungan bisa mengetahuinya dan mendapatkan KKS yang selama ini masih digelapkan oleh oknum-oknum tertentu,” ujarnya.
Ia menambahkan, mudah-mudahan saja dengan surat yang saya kirim ke Presiden RI dan Kemensos bisa dijadikan bahan pertimbangan agar seluruh program sosial bisa tepat sasaran.
“Semoga saja cepat ditindaklanjuti surat tersebut,” ucapnya. (San/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
