TANGERANG — Angka pengangguran lulusan perguruan tinggi di Kota Tangerang mencapai 12.675 orang. Data Badan Pusat Statistik (BPS) itu memunculkan pertanyaan terhadap efektivitas program pelatihan kerja yang selama ini digelar Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Tangerang.
BPS mencatat pengangguran berpendidikan tinggi di wilayah Tangerang Raya mencapai 20.878 orang. Kota Tangerang menyumbang angka tertinggi dengan 12.675 orang, disusul Kota Tangerang Selatan (Tangsel) 4.636 orang dan Kabupaten Tangerang 3.567 orang.
Di Kota Tangerang, tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan sarjana mencapai 7,05 persen dari 179.900 angkatan kerja berpendidikan tinggi.
Besarnya angka tersebut membuat program pelatihan kerja Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang kembali menjadi sorotan. Pemerintah tidak cukup hanya menggelar pelatihan, tetapi harus membuktikan program tersebut mampu mempertemukan kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri.
Kepala Disnaker Kota Tangerang, Ujang Hendra Gunawan, mengklaim berbagai program pelatihan ikut menekan angka pengangguran. Program itu mencakup pelatihan content creator, kewirausahaan dan peningkatan kompetensi Gen Z.
“Untuk menciptakan yang menunjang dengan kepegawaian, kita adakan OJT (on the job training atau magang industri). Untuk kegiatan yang menunjang kelangsungan mereka yang terkena PHK, kami kasih beberapa kegiatan seperti otomotif, servis AC. Jadi, segmen itu semuanya berbeda-beda,” kata Ujang kepada BantenNews.co.id, Kamis (10/9/2026).
Ujang juga menyebut, Disnaker menggandeng institusi pendidikan, industri, dan Bursa Kerja Khusus (BKK) melalui job fair, magang OJT hingga penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
Ia mengklaim angka pengangguran Kota Tangerang turun signifikan selama masa kepemimpinannya di Disnaker.
“Contoh, waktu saya pertama jadi kepala dinas itu tingkat penganggurannya sembilan koma, jumlahnya sekitar 113.000 pengangguran. Selama saya menjabat, turun sampai akhirnya tinggal 5,8. Turunnya sekitar 60.000,” ujarnya.
Namun, Ujang mempertanyakan sejumlah data ketenagakerjaan. Ia menyoroti perbedaan data BPS dengan hasil tracer study Dikdasmen terkait lulusan SMK.
“Makanya data itu hanya sebagai pembanding, bukan untuk dijadikan tolok ukur. Semua itu kan bicara side impact, semua bicara beberapa faktor,” katanya.
Menurut Ujang, persoalan pasar kerja juga menghadapi skill mismatch atau ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Disrupsi teknologi dan perubahan pola kerja turut mempersempit peluang kerja konvensional.
Meski mengklaim program pelatihan berkontribusi terhadap penurunan pengangguran, Ujang belum memberikan angka realisasi khusus anggaran program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja ketika ditanya mengenai serapannya.
“Untuk serapannya bisa dilihat dari penyerapan kegiatan yang kita lakukan seperti job fair,” tuturnya.
Padahal, anggaran job fair atau bursa kerja memiliki pos berbeda dengan program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disnaker Kota Tangerang 2026 mencatat total anggaran dinas mencapai Rp28,60 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp21,21 miliar atau 74,16 persen masuk program penunjang urusan pemerintahan daerah.
Dalam pos itu, belanja gaji dan tunjangan ASN mencapai Rp13,84 miliar. Sementara penyediaan jasa pelayanan umum kantor mencapai Rp3,62 miliar.
Disnaker hanya mengalokasikan Rp3,92 miliar untuk program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja atau sekitar 13,7 persen dari total anggaran. Adapun anggaran Job Fair/Bursa Kerja mencapai Rp676,67 juta.
Penulis : Mg-Dwi Muksin Yulianto
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd