SERANG – Penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Banten belum mencerminkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan. Meski persentasenya turun, jumlah warga yang menganggur justru bertambah.
DPRD Banten pun meminta pemerintah provinsi tidak sekadar membanggakan nilai investasi, tetapi memastikan modal yang masuk benar-benar membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Berdasarkan data ketenagakerjaan Agustus 2026, jumlah pengangguran di Banten mencapai 414.120 orang. Angka ini meningkat meski TPT turun dari 6,69 persen pada Agustus 2025 menjadi 6,61 persen pada Agustus 2026.
Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa menilai, kondisi tersebut menunjukkan penciptaan lapangan kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja.
Penurunan TPT sebesar 0,08 poin persentase, menurut dia, belum cukup menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah.
“Ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi Banten. Persentase pengangguran memang turun, tetapi jumlah orang yang belum mendapatkan pekerjaan justru bertambah. Artinya, pertumbuhan kesempatan kerja belum sepenuhnya mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja,” kata Yeremia saat dihubungi BantenNews.co.id, Rabu (11/11/2026).
Ia meminta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengevaluasi kebijakan ketenagakerjaan, terutama dalam menghubungkan kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri. Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian ialah TPT lulusan SMA yang mencapai 9,39 persen.
Menurut Yeremia, angka tersebut menunjukkan kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan sertifikasi kompetensi.
“Kita tidak boleh membiarkan anak-anak muda menyelesaikan pendidikan, tetapi kemudian kesulitan mendapatkan pekerjaan. Pendidikan harus menjadi jembatan menuju kesempatan kerja, bukan justru menjadi masa tunggu panjang bagi generasi muda,” ujarnya.
Yeremia juga menyoroti TPT perempuan yang mencapai 7,95 persen atau naik 0,83 poin persentase.
Ia meminta pemerintah memperluas pemberdayaan ekonomi perempuan, pelatihan keterampilan, dan kewirausahaan, sekaligus membuka kesempatan kerja yang inklusif serta menjamin perlindungan pekerja perempuan.
Ketimpangan kesempatan kerja antara perkotaan dan perdesaan juga menjadi sorotan. TPT perdesaan mencapai 8,48 persen, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,14 persen.
Yeremia mendorong pemerintah mengembangkan investasi, UMKM, industri pengolahan, dan pertanian produktif di wilayah perdesaan. Langkah itu penting agar lapangan kerja tidak hanya terkonsentrasi di kawasan industri perkotaan.
Selain jumlah pekerjaan, Yeremia mengingatkan pemerintah agar memperhatikan kualitas pekerjaan. Proporsi tenaga kerja formal justru turun dari 54,88 persen menjadi 53,35 persen.
Ia juga menyoroti penambahan tenaga kerja sektor konstruksi sebanyak 70.400 orang. Menurutnya, penambahan pekerja harus sejalan dengan kepastian upah, keberlanjutan pekerjaan, keselamatan kerja, dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Yeremia menegaskan, Pemprov Banten harus mengukur keberhasilan investasi dari dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Pemerintah juga perlu menghubungkan kebutuhan industri dengan kompetensi pencari kerja melalui sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi.
Ia turut meminta pemerintah mengevaluasi program pelatihan kerja yang menggunakan APBD. Evaluasi harus mengukur berapa banyak peserta yang benar-benar mendapat pekerjaan atau mampu membangun usaha setelah mengikuti pelatihan.
“Jangan sampai pemerintah hanya bangga dengan banyaknya investasi yang masuk atau banyaknya peserta pelatihan yang diluluskan. Ukuran keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan adalah berapa banyak masyarakat yang memperoleh pekerjaan layak, berapa banyak pengangguran yang berhasil dikurangi, dan seberapa baik kesejahteraan pekerja meningkat,” katanya.
Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd