TANGSEL – Presiden Perserikatan Organisasi Kepemudaan Nasional (Poknas) Muhammad Aris Mandji lebih sepakat dengan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) tidak langsung baik di Pilpres, Pilgub, maupun Pilkada.
Pasalnya, dalam sistem Pemilu tidak langsung, lembaga Komisi Pemilihan Umum akan bekerja 1 tahun sebelum pemilu digelar dengan menjaring para bakal calon yang sudah mempunyai kiprah dan pengabdian kepada masyarakat dengan cara poling dan dibantu oleh lembaga survey.
“Kalau pemilu langsung kan tidak begitu. Kita lihat bagaimana kepala daerah itu banyak yang ditangkap karena terlibat korupsi, itu karena Pilkada langsung yang membutuhkan banyak biaya, sehingga ketika si kepala daerah itu terpilih dia mempunyai beban biaya yang sangat tinggi. Dari mana dia bayar itu semua ya dari APBD,” ujar Aria di kawasan Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (20/1/2020).
Menanggapi hal itu, pengamat politik Adi Prayitno lebih sepakat dengan pemilu langsung. Menurut Adi, Pemilu langsung tetap yang terbaik. Tinggal diperbaiki sejumlah hal yang selama ini jadi masalah. Misalnya, kata Adi, politik uang, mahar politik, kampanye SARA, dan lain-lain.
“Esensi demokrasi adalah partisipasi langsung rakyat. One man one vote one value. Suara rakyat suara tuhan. Itu prinsip dasar pemilu langsung,” kata adi saat dihubungi BantenNews.co.id, Senin (20/1/2020).
Perihal KPU harus bekerja 1 tahun sebelum pemilu, menurut Adi terlalu jelimet. KPU, lanjut dia, cukup dengan tugasnya menyelenggarakan pemilu. Parpol yang berkompesi dan rakyat yang menyeleksi kira-kita siapa yang akan terpilih sebagai pemenang.
“Sebenarnya pemilu langsung sudah paling mantap tinggal benahi yang kurang saja. Pemilu langsung akan menjadi ajang pengadilan siapa yang berkampanye dengan program atau tidak. Justeru kalo tak langsung calon yang bertarung tak perlu visi misi dan program, cukup lobi partai saja,” pungkasnya. (Ihy/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
