TANGERANG – Pendidikan seharusnya menjadi jalan pembebasan manusia, bukan sekadar proses memindahkan pengetahuan, mengejar nilai, dan mencetak lulusan yang patuh pada sistem. Pendidikan perlu memberi ruang bagi peserta didik untuk berpikir kritis, mempertanyakan realitas, dan memahami ketidakadilan di sekitarnya.
Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi bedah buku Pendidikan Kaum Tertindas karya Paulo Freire yang diselenggarakan IPPC Cengkok, Balai Adat Balaraja, dan TBM Cengkok Cerdas Mandiri pada 17 Oktober 2026 di Kampung Cengkok, Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten.
Diskusi tersebut menghadirkan Dedeh Kartika Sari, tokoh pendidikan; Dr. Qomaruzzaman, Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang; serta Ade Irawan, mantan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW). Acara dipandu oleh Indri Apriyanti, pemudi IPPC.
Dalam bukunya, Paulo Freire mengkritik model pendidikan gaya bank (banking education), yakni pola pembelajaran yang menempatkan guru sebagai pemilik pengetahuan dan murid sebagai penerima pasif. Dalam model ini, murid lebih banyak dituntut mendengarkan, menghafal, dan mengulang informasi daripada mengembangkan kemampuan bertanya, berdialog, serta berpikir mandiri.
Bagi Freire, pendidikan semestinya membantu manusia memahami realitas kehidupannya sekaligus membangun kesadaran untuk mengubah keadaan yang tidak adil.
Dr. Qomaruzzaman menilai pemikiran Freire relevan untuk membangun pendidikan yang mengembangkan kesadaran kritis. Peserta didik perlu dibantu memahami persoalan bukan hanya sebagai masalah individual, tetapi juga dalam kaitannya dengan struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya.
Pengasuh Yayasan Al Itqon tersebut juga menyayangkan kecenderungan pendidikan yang terlalu banyak menjejalkan materi kepada peserta didik. Ia menyoroti beban pelajaran anak sekolah dasar serta penyeragaman materi yang kurang mempertimbangkan perbedaan kondisi sekolah di daerah dan perkotaan.
“Coba lihat mata pelajaran SD kelas 1. Buku yang mereka bawa sangat banyak. Materinya pun hampir setara materi SMP kelas 1. Sangat berat, kasihan anak-anak,” tegas Qomaruzzaman.
Sementara itu, Dedeh Kartika Sari menyoroti pentingnya kreativitas guru dalam membangun pembelajaran yang dialogis dan bermakna. Menurutnya, pemikiran Paulo Freire sangat relevan diterapkan di sekolah, terutama jika guru bersedia terus belajar, memahami kondisi peserta didik, dan tidak terpaku pada metode pembelajaran yang monoton.
“Kalau guru-gurunya mau terus belajar dan memahami kondisi murid, sekolah bisa menjadi garda terdepan untuk melakukan perubahan,” tegas Kepala SD Cibugel 1 tersebut.
Adapun Ade Irawan menegaskan bahwa pemikiran Freire memiliki titik temu dengan gagasan sejumlah tokoh pendidikan Indonesia, seperti Ki Hadjar Dewantara, Mohammad Sjafei, dan Tan Malaka. Ia menyoroti pentingnya pendidikan yang memerdekakan manusia, bukan pendidikan yang menekan potensi anak melalui paksaan dan penyeragaman berlebihan.
Pemikiran Ki Hadjar Dewantara, misalnya, menempatkan pendidikan sebagai proses menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat.
Semangat tersebut sejalan dengan gagasan Freire bahwa peserta didik harus diperlakukan sebagai subjek yang memiliki kemampuan berpikir, bertanya, dan berkembang.
Diskusi bedah buku tersebut mengingatkan bahwa persoalan pendidikan tidak cukup diselesaikan dengan mengganti kurikulum, menambah perangkat digital, atau memperbanyak materi pelajaran. Perubahan yang lebih mendasar diperlukan dalam cara pandang terhadap anak, pengetahuan, dan proses belajar itu sendiri.
Guru perlu memiliki ruang untuk berkreasi, sementara peserta didik perlu memperoleh kesempatan untuk berdialog, menguji gagasan, dan belajar dari realitas kehidupannya.
Pendidikan yang baik bukanlah pendidikan yang membuat anak takut salah, takut bertanya, dan selalu menunggu jawaban dari gurunya. Sebaliknya, pendidikan harus mampu menumbuhkan keberanian berpikir, kemerdekaan bersikap, dan kepedulian terhadap sesama.
Tim Redaksi