SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten masih menghadapi pekerjaan besar untuk mengejar target pendapatan daerah 2026. Hingga akhir Oktober, pendapatan baru mencapai Rp7,55 triliun atau 77,68 persen dari target Perubahan APBD sebesar Rp9,72 triliun.

Artinya, Pemprov Banten harus menggenjot penerimaan sekitar Rp2,17 triliun dalam dua bulan terakhir sebelum tahun anggaran berakhir.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Raden Berly Rizki Natakusumah mengatakan, capaian pendapatan tersebut hanya naik tipis dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada akhir Oktober 2025, pendapatan daerah mencapai Rp8,15 triliun atau 77,64 persen.

“Untuk pendapatan daerah secara total itu kita sudah mencapai 77,68 persen,” kata Berly, Kamis (12/11/2026).

Dari total pendapatan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru menyumbang Rp5,20 triliun atau 73,14 persen dari target Rp7,11 triliun. Bapenda masih harus mengejar sekitar Rp1,91 triliun dari sektor PAD hingga akhir tahun.

Pajak daerah sebagai penopang utama PAD baru menghasilkan Rp4,82 triliun atau 74,45 persen dari target Rp6,47 triliun.

Pertumbuhan penerimaan pajak juga terbilang tipis. Secara nominal, nilainya hanya naik Rp49,19 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp4,77 triliun.

“Sektor utama penopang PAD, yaitu Pajak Daerah, telah terealisasi sebesar Rp4,82 triliun atau 74,45 persen dari target Perubahan APBD 2026 yang sebesar Rp6,47 triliun. Secara nominal, penerimaan Pajak Daerah ini tumbuh sebesar Rp49,19 miliar dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp4,77 triliun,” ungkapnya.

Komponen PAD lainnya mencatatkan capaian berbeda. Retribusi daerah menghasilkan Rp278,98 miliar atau 76,41 persen dari target Rp365,11 miliar. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai Rp46,83 miliar atau 100 persen dari target.

Sebaliknya, lain-lain PAD yang sah baru mencapai Rp56,22 miliar atau 24,78 persen dari target Rp226,85 miliar. Capaian ini menjadi salah satu titik lemah dalam penerimaan PAD Banten hingga Oktober.

Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat sudah mencapai Rp2,34 triliun atau 90,10 persen dari target Rp2,59 triliun. Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mencatatkan Rp7,49 miliar atau 88,62 persen dari target Rp8,45 miliar.

Berly optimistis, Pemprov Banten masih mampu mengejar target pendapatan dalam dua bulan terakhir. Bapenda akan mengintensifkan sejumlah program, terutama untuk mendongkrak penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Salah satu upayanya melalui perpanjangan program insentif pajak kendaraan hingga 31 Desember 2026. Program tersebut mencakup pembebasan denda sekaligus diskon 5 persen untuk pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

“Salah satunya dengan diskon kendaraan pajak yang diperpanjang hingga 31 Desember 2026. Program ini bukan hanya bebas denda pajak, melainkan juga diskon pajak pokok PKB sebesar 5 persen,” tuturnya.

Sebelumnya, Pemprov Banten juga memanggil 50 perusahaan yang memiliki potensi tunggakan pajak mencapai Rp4,7 miliar. Namun, hanya 13 perusahaan yang memenuhi undangan pemerintah daerah.

Sekretaris Daerah Banten, Deden Apriandhi, mengatakan sebagian besar potensi tunggakan tersebut berasal dari PKB dengan nilai sekitar Rp4,3 miliar.

“Kalau yang tadi 50 perusahaan itu, kalau mereka hadir semua, mereka punya kewajiban itu sekitar Rp4,7 miliar, Rp4,3 miliar untuk PKB. PKB saja. Ini pemanasan saja dulu, warming up,” katanya.

Deden menyebut, angka tersebut belum mencakup kewajiban perusahaan dari pajak air permukaan, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta jenis pajak lainnya yang tercatat di Bapenda.

Pemprov Banten berencana mendatangi langsung 37 perusahaan yang tidak memenuhi undangan. Tim terpadu akan turun untuk menagih kewajiban pajak mereka.

“Sisanya nanti kita datangi langsung dengan tim-tim itu,” tegasnya.

Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd