KAB.SERANG– Pemerintah Kabupaten Serang terus menggenjot penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu). Program tersebut disebut menjadi prioritas masa kepemimpinan Bupati Ratu Rachmatu Zakiyah dan Wakil Bupati Najib Hamas.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Serang, Okeu Oktaviana, mengatakan penanganan rutilahu telah berjalan sejak 2013. Hingga 2023, total sekitar 14.900 unit rumah telah ditangani.

“Pada 2024 kami lakukan pendataan ulang, dan masih terdapat 8.196 rutilahu di Kabupaten Serang,” kata Okeu.

Menurut dia, pada 2025 penanganan dilakukan secara kolaboratif melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bantuan Pemerintah Provinsi Banten, Baznas, hingga program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Total rumah yang tertangani pada 2025 mencapai 457 unit.

Rinciannya, 218 unit dari APBD Kabupaten Serang, 90 unit dari APBN, 39 unit dari Pemprov Banten, serta 110 unit dari Baznas, CSR, dan koperasi. “Sehingga di akhir 2025 masih tersisa 7.122 unit rutilahu,” ujarnya.

Memasuki 2026, Pemkab Serang mengalokasikan penanganan 318 unit melalui APBD, yang terdiri dari 300 unit program reguler dan 18 unit program rumah mendesak. Program mendesak ini ditujukan bagi korban bencana atau warga dengan kondisi hunian yang sangat tidak layak.

Selain itu, Pemkab Serang juga memperoleh dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Awalnya, Kabupaten Serang mendapatkan alokasi 400 unit, yang kemudian bertambah menjadi 500 unit, dan akhirnya disepakati meningkat menjadi 663 unit melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi.

“Kalau digabung dengan APBD, jumlahnya sudah mendekati 1.000 unit,” kata Okeu.

Tambahan bantuan juga berasal dari CSR, antara lain dari perbankan dan perusahaan swasta, serta dukungan terbatas dari Pemprov Banten. Jika seluruh sumber digabung, termasuk kontribusi Baznas sekitar 98 unit, total penanganan rutilahu pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 1.100 unit.

“Dengan angka itu, sisa rutilahu pada akhir 2026 diproyeksikan turun menjadi sekitar 6.022 unit,” ujarnya.

Okeu menjelaskan, sebagian besar program rutilahu bersifat stimulan, dengan bantuan sekitar Rp25 juta per unit. Skema ini mengandalkan partisipasi masyarakat melalui swadaya, seperti pemanfaatan kembali material rumah lama dan gotong royong tenaga kerja.

Namun, untuk program rumah mendesak dan sebagian bantuan CSR, pembangunan dilakukan secara penuh hingga rumah siap huni. “Kalau program mendesak itu terima kunci, tidak ada swadaya,” kata dia.

Total anggaran dari APBD untuk program rutilahu reguler pada 2026 mencapai sekitar Rp7,5 miliar, ditambah sekitar Rp780 juta untuk program rumah mendesak.

Okeu optimistis target penanganan rutilahu dapat melampaui target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Target RPJMD sekitar 351 unit, tapi dengan kolaborasi berbagai pihak, tahun ini bisa tembus di atas 1.000 unit,” ucapnya.

(ADV)