SERANG — Pelaku wisata meminta Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Banten tidak menjadikan promosi sebagai satu-satunya strategi memulihkan pariwisata setelah erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK).

Pemerintah juga perlu turun langsung menangani dampak penurunan kunjungan, memperkuat mitigasi, dan memastikan keselamatan wisatawan.

Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Ujung Kulon Adventure, Irfan Afendi mengatakan, pelaku wisata membutuhkan pendampingan pemerintah karena erupsi GAK ikut menekan kunjungan wisatawan dan pendapatan pelaku usaha.

Irfan menyampaikan hal itu saat menanggapi agenda Monitoring Wisata Pemulihan Pascaerupsi yang digelar Dispar Banten di kawasan Anyer-Tanjung Lesung pada 29-30 September 2026.

“Kami menyambut baik adanya monitoring dan upaya pemulihan pariwisata. Tetapi yang menjadi pertanyaan, selama kondisi erupsi dan kunjungan wisatawan menurun, seperti apa perhatian dan pendampingan pemerintah terhadap pelaku wisata di lapangan?” kata Irfan, Selasa (29/9/2026).

Menurut Irfan, penurunan kunjungan tidak hanya memukul destinasi wisata. Hotel, restoran, pemandu, pedagang, hingga masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari sektor pariwisata ikut merasakan dampaknya.

Ia meminta Dispar tidak hanya datang kepada pelaku wisata ketika membutuhkan promosi. Pemerintah juga harus membuka komunikasi dan memberikan pendampingan ketika bencana menekan aktivitas pariwisata.

Irfan mengakui media, influencer, dan content creator dapat membantu menarik kembali wisatawan. Namun, pemerintah harus mengiringi promosi dengan informasi keselamatan yang jelas.

Wisatawan perlu mengetahui kondisi terbaru destinasi, wilayah yang aman, serta langkah yang harus mereka ambil jika aktivitas GAK kembali meningkat.

“Kami tidak keberatan dengan promosi. Justru promosi penting untuk membangkitkan kembali pariwisata. Tetapi jangan sampai promosi lebih cepat daripada mitigasi,” tegasnya.

Irfan juga meminta Dispar Banten tidak hanya mengukur pemulihan dari angka kunjungan. Pemerintah perlu melihat langsung kondisi pelaku wisata dan kebutuhan mereka setelah erupsi.

“Kami berharap Kadispar Banten tidak hanya melihat pariwisata dari sisi angka kunjungan atau promosi. Tolong lihat juga bagaimana kondisi teman-teman pelaku wisata di lapangan. Apa yang mereka butuhkan dan apa kendalanya setelah terjadi erupsi,” ujarnya.

Ia meminta Dispar mengubah hasil monitoring menjadi langkah konkret. Evaluasi harus menyentuh kesiapan pengelola destinasi, komunikasi keselamatan, kondisi pelaku usaha, strategi pemulihan kunjungan, hingga mekanisme penyampaian informasi ketika aktivitas GAK kembali meningkat.

“Yang paling penting adalah apa hasilnya dan apa tindak lanjutnya untuk pelaku wisata,” katanya.

Irfan menilai pemerintah perlu membangun kembali kepercayaan wisatawan melalui kehadiran langsung, informasi yang terbuka, dan jaminan keselamatan. Menurutnya, promosi saja tidak cukup untuk memulihkan sektor pariwisata setelah bencana.

“Wisatawan akan percaya kalau pemerintah hadir, informasinya jelas, keselamatannya diperhatikan, dan pelaku wisata juga merasa dilindungi. Itu yang menurut kami harus menjadi perhatian dalam pemulihan pariwisata Banten,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Dispar Provinsi Banten, Eli Susiyanti mengatakan, kritik dari pelaku wisata mengenai pendampingan dan pemulihan pascaerupsi menjadi catatan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi.

“Terima kasih infonya. Sampai saat ini kami belum menerima keluhan seperti yang mas sampaikan,” kata Eli saat dihubungi melalui Whatsapp.

Menurut dia, masukan tersebut tetap akan menjadi bahan bagi Dinas Pariwisata Banten untuk memperbaiki program dan pendampingan terhadap pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Info ini menjadi catatan penting kami, untuk berbenah menjadi lebih baik,” ujarnya.

Eli mengatakan, pihaknya selama ini telah memiliki sejumlah program yang menyentuh pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Program tersebut tidak hanya berkaitan dengan promosi.

Beberapa program itu antara lain pelatihan dan sertifikasi bagi pelaku usaha, pemberian bantuan bagi pelaku ekonomi kreatif, fasilitasi sertifikasi halal, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual (HKI).

Dispar Provinsi Banten juga melakukan promosi produk ekonomi kreatif dalam sejumlah kegiatan dan agenda lainnya.

“Beberapa program yang menyentuh pelaku usaha antara lain pelatihan dan sertifikasi, pemberian bantuan bagi pelaku ekraf, fasilitasi sertifikasi halal, fasilitasi HKI, promosi ekraf di beberapa event, dan beberapa kegiatan lainnya,” kata Eli.

Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd