SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) masih menunggu instruksi dua kementerian yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait biaya pembelian vaksin yang akan dibebankan pada APBD.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten, Al Muktabar mengatakan, pemprov masih menunggu instruksi dari pusat terkait pembelian vaksin. Diketahui, Banten sendiri membutuhkan 8,1 juta vaksin.
“Pembiayaan kita tahu semua Pak Presiden meminta vaksinasi gratis. Beliau juga meminta agar (daerah) melakukan langkah-langkah untuk mendefinisikan gratis,” kata Muktabar.
Dirinya juga belum dapat memastikan apakah Pemprov Banten akan kembali melakukan refocusing pada APBD 2021 mendatang. “Kita juga masih menunggu ke ijakan besarnya seperti apa. Kita juga masih menunggu mandatori dari Kemenkeu dan Kemendagri,” katanya.
Muktabar juga mengaku, jika pemerintah pusat memutuskan harus menggunakan APBD, pemprov akan mematuhinya.
“Kalau itu perintah mau gimana lagi. Kita harus siap. Kita tunggu teknisnya seperti apa,” ujarnya.
Saat ditanya apakah pembelian vaksin menggunakan anggaran baiaya tak terduga (BTT). “BTT kita anggarkan, tapi (kalau) diarahkan untuk itu, kita akan lakukan,” pungkasnya. (Mir/Red/SG)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
