SERANG – Pemprov Banten sudah menyiapkan tanah untuk pembangunan hunian tetap bagi korban tsunami Selat Sunda seluas 17,89 hektar. Demikian disampaikan Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Muhtarom, dalam Rapat Kerja dan Dengar Pendapat Tim Pengawasan Penanganan Bencana DPR RI.
Muhtarom menjelaskan, penyediaan lahan tersebut berlokasi di Kabupaten Pandeglang yang tersebar di enam titik. Dari tanah seluas itu, akan dibangun sebanyak 717 rumah hunian tetap yang dilaksanakan oleh Pemprov Banten dan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selain itu, dalam proses recovery, akan dilakukan terhadap 324 unit rumah rusak ringan dan sedang.
Muhtarom menjelaskan, ketika bencana tsunami Selat Sunda menghantam Provinsi Banten, mengintruksikan jajarannya untuk bergerak cepat menangani bencana. Dalam tempo yang tidak terlalu lama, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten menurunkan alat-alat berat untuk membuka akses lokasi-lokasi bencana.
Berbarengan dengan itu, tim kesehatan dan tim evakuasi langsung melakukan pertolongan kepada para korban. Tindakan ini, disusul kemudian oleh bantuan logistik ke lokasi bencana. Selanjuthya, didirikan posko-posko bantuan dan dapur umum.
“Saat ini juga, terus dilakukan upaya trauma healing bagi korban selamat,” kata Muhtarom, Rabu (23/1/2019).
Muhtarom melanjutkan, Pemprov Banten juga memberikan pengobatan gratis kepada seluruh korban tsunami Selat Sunda.
“Sampai saat ini, Pemprov Banten sudah mengeluarkan anggaran lebih dari Rp1,5 M untuk biaya pengobatan dan perawatan korban tsunami.”
Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Tim Pengawasan Penanganan Bencana DPR RI, melakukan Pembahasan Penanganan Bencana Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Barat (Sulbar), Banten dan Lampung.
Pembahasan penanganan bencana dilakukan dengan Kementrian PUPR, Kementerian Pendidikan, Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kemendagri, Kemensos, Kementrian PPN/Bappenas/ BNPB, Kementrian Keuangan, Kementria Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Pemerintah Provinsi Banten, Pemprov Lampung, Pemprov NTB dan Pemprov Sulawesi Tengah.
Dalam kesempatan itu, Fahri Hamzah meminta, kementerian dan pemerintah daerah bergerak lebih cepat untuk penanganan pasca bencana.
“Apabila pemerintah daerah merasa kekurangan biaya, segera ajukan proposal bantuan kepada pemerintah pusat,” tandas Fahri Hamzah.
Provinsi Banten mengalami bencana akibat tsunami Selat Sunda, akhir tahun lalu. Akibat bencana tersebut sebanyak 317 orang meninggal dunia, 757 orang luka-luka dan 3 orang hilang. Sementara kerugian material mencapai 1091 rumah rusak, 108 kendaraan roda empat, 95 kendaraan roda dua, 102 perahu, serta 37 hotel dan villa rusak. (You/Red)
