SERANG – Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) meminta pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan kajian secara mendalam terkait dibukanya kembali sekolah dengan metode tatap muka. Dirinya tidak menginginkan jika hal itu berdampak pada naiknya angka kasus poistif Covid-19.
“Sekolah tatap muka harus dikaji (secara) mendalam. Kaji dulu baru penyempurnaannya. Gurunya diswab, murdinya (juga). Tempatnya, fasilitasnya, termasuk juga bagaimana (metode) tatap muka, sistemnya, kurikulumnya,” kata WH, Selasa (18/8/2020).
WH mengaku, kebijakan belajar dari rumah (School From Home/SFH) bukan tanpa alasan, mengingat kondisi abnormal dikarenakan adanya pandemic Covid-19.
“Pemerintah ngga sengaja buat (SFH), karena kondisinya abnormal. Karena terdampak (Covid-19). Bukan pembodohan, ini keadaan terpaksa, darurat. Kalau kondisinya masih kayak gini (jangan). Kecuali daerah hijau, itupun dengan persyaratan tertentu. Ruang kelas ada social distancing ada jarak, ada hand sanitizer, pake masker, anak juga apalagi SD dan SMP kan susah ngaturnya,” katanya.
Saat ditanya apakah Pemprov Banten akan menegur kabupaten/kota yang menrepakan kembali sekolah tatap muka, WH mengaku, pihaknya akan menerjunkan tim gugus tugas.
“Kita lihat nanti, saya akan turunkan tim gugus tugas,” ucapnya.
WH mengaku, Pemprov Banten belum mengeluarkan kebijakan sekolah tatap muka untuk tingkat SMA dan SMK.
“Kita sudah swab, ada yang kena SMA di Kota Tangerang. Adapun sekolah di wilayah Lebak masih dikaji, haru ada laporan dulu. Kalau ngga taat kita dimarahin pusat nanti. Ini kan terkait kebijakan nasional. Sekolah penting, tapi dengan kondisi darurat ini orang tua juga harusnya mempertimbangkan. Bagaimana kalau anaknya sakit, siapa yang tanggungjawab?,” ujarnya.
“Kayak di pemerintahan, ada di Kota Tangerang banyak klaster baru dari pemerintahan, perkantoran. Di DKI juga sama itu. Boleh kerja, tapi jangan jadi sakin, makin ngga produktif. Karena kalau kena terpapar biayanya mahal. Uang rakyat dibuat untuk obtain orang sakit. Masyarakat tinggal disiplin saja, guru juga, jadi kenapa mesti buru-buru. Mana nuranis ebagai orang tua,” sambungnya.
Di sisi lain, WH juga mengakui, sekolah merupakan tempat menimba ilmu. Namun, dirinya menilai, jangan sampai murid-murid yang dikorbankan. Dirinya juga akan memberikan sanksi kepada guru-guru yang enggan mengikuti rapid test. Ia menegaskan, jika hal tersebut merupakan instruksi Presiden.
“Bukan bupati/walikota instruksinya, Negara sudah gelontorkan uang Rp600 triliun membiayai pandemi ini. Ini keadaan luar biasa,” katanya.
Lebih lanjut, WH menuturkan, pihaknya tetap akan memantau kondisi penyebaran Covid-19 di Banten.
“Kita lihat apakah kondisi hijau atau kuning kita lihat nanti bagaimana proses pembelajarannya. Saya juga minta wartawan untuk potret (kondisi) sekolah tata muka, kasih ke saya. Lalu Tanya ke orang tua khawatir ngga? Pendidikan ini kana da tiga pihak, guru, murid dan orang tua. Nah kalau sakit, kena (Covid) orang tua yang susah,” pungkasnya.
(Mir/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
