SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menilai transisi energi dari karbon menjadi energi terbarukan adalah langkah krusial bagi daerah dan juga nasional.
Selain itu, Pemprov Banten juga berupaya mewujudkan ambisi pembangunan ekonomi rendah karbon yang akan menopang lintasan industrialisasi daerah dan nasional ke depan.
Hal itu terungkap dalam rapat Institute for Essential Services Reform (IESR), di Hotel Horison Ultima Ratu, Kota Serang, Selasa (27/5/2025).
Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten Ari James Faraddy mengatakan, komitmen terhadap penggunaan energi terbarukan juga telah tercantum dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dengan target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen di tahun 2025 dan 31 persen di tahun 2050.
Di mana pada saat ini sedang dalam proses revisi untuk mengakomodir berbagai varian dari jenis energy baru, antara lain hydrogen dan nuklir.
“Sejalan dengan agenda nasional, Provinsi Banten juga berkomitmen kuat terhadap transisi energi ini. Hal ini terwujud dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Rencana Umum Energi Daerah (RUED) 2022-2050 yang telah kita susun,” kata Ari.
Dikatakan Ari, Provinsi Banten dianugerahi potensi energi terbarukan yang sangat signifikan. Kajian Indonesia Solar Energy Outlook (ISEO) 2023 yang dilakukan IESR menyebutkan bahwa potensi energi surya di Banten diperkirakan mencapai 38,87 GWp.
“Selain itu, kita juga memiliki potensi mini-hidro sebesar 24,4 MW, angin sebesar 206,6 MW, dan biomassa sebesar 336,6 MW. Dari hasil kajian tersebut, diketahui bahwa potensi energi terbarukan di Banten masih didominasi oleh energi yang berasal dari matahari,” katanya.
Ari menyebut, data terbaru per Januari 2025 menunjukkan di wilayah kerja PLN UID Banten, tercatat sebanyak 3.470 pelanggan PLTS Atap dengan kapasitas terpasang sebesar 34.523 kWp.
“Ini adalah angka yang patut kita apresiasi,” ucapnya.
Adapun komposisi pelanggan ini,.sebanyak 63 persen adalah pelanggan rumah tangga atau 2.186 pelanggan, dengan kapasitas 3,98 MWp. Sebanyak 35,19 persen atau 1.221 merupakan pelanggan Bisnis, kapasitas 7,30 MWp.
“Yang sangat menarik dan menjadi fokus utama kita, hampir 1 persem atau tepatnya 0,95 persen adalah pelanggan Industri. Dengan 33 pelanggan yang menyumbang kapasitas sebesar 22.870 kWp atau 22,87 MWp,” ungkap Ari.
“Ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah pelanggannya tidak sebanyak rumah tangga, sektor industri merupakan kontributor kapasitas terpasang PLTS Atap yang sangat besar. Dan sisanya, sebanyak 0,66 atau 23 pelanggan sosial dengan kapasitas 0,18 MWp,” sambungnya.
Ke depan, lanjut Ari, Banten memiliki agenda yang ambisius dalam pengembangan energi terbarukan. Berdasarkan RUPTL 2021-2030 untuk sistem Jawa-Bali, beberapa proyek energi terbarukan telah direncanakan di Banten.
Sebagai bagian dari komitmen ini, Dinas ESDM Provinsi Banten sendiri telah menyusun rencana pembangunan PLTS Atap On-Grid di beberapa lokasi strategis setelah efisiensi anggaran.
Rencana ini mencakup total kapasitas 275 kWp yang akan dipasang di 11 lokasi, yaitu di tujuh gedung Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten di KP3B, Kota Serang (DPMPTSP, Dishub, Dinkes, BPKAD, BKD, Diskominfo, dan SKPD Terpadu), masing-masing dengan kapasitas 25 kWp.
Dua Gedung SMKN di Kabupaten Serang (SMKN 1 Ciruas dan SMKN 1 Cikande), masing-masing 25 kWp. Satu Gedung SMKN di Kabupaten Pandeglang (SMKN 2 Kab. Pandeglang) dengan 25 kWp. Serta Satu Gedung SMKN di Kabupaten Lebak (SMKN 1 Bayah) dengan 25 kWp.
“Proyek-proyek ini menunjukkan inisiatif pemerintah daerah untuk menjadi contoh dalam pemanfaatan energi surya di lingkungan fasilitas publik,” tuturnya.
Selain itu, menurut Ari, proyek surya lainnya yang direncanakan meliputi PLTS Jawa-Bali (Kuota) Tersebar dengan berbagai kapasitas dan target Commercial Operations Dates (COD), mulai dari 10 MW pada tahun 2023 (tahap evaluasi oleh PLN) hingga 50 MW pada tahun 2025 (tahap kajian oleh UIP).
“Salah satu proyek signifikan adalah PLTS Pulau Panjang (1,02 MW) sebagai bagian dari program dedieselisasi, yang sebetulnya telah direncanakan COD tahun 2023,” ujarnya.
Ari menambahkan, perkembangan proyek PLTS Off Grid Pulo Panjang ini melibatkan penyampaian KKP dan evaluasi Pusenlis, dan merupakan program pusat yang masih menunggu penandatanganan Letter of Intent (LOI) serta persetujuan harga dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Kapasitas terencana untuk PLTS Off Grid Pulo Panjang adalah 1.124 kWp dengan kapasitas baterai 3.127 kWh,” pungkasnya.
Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor: Gilang Fattah
