SERANG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten belum mengambil keputusan terkait tawaran investasi senilai Rp4 triliun untuk membangun pabrik pengurai sampah menjadi uap dan gas cair dari PT Solusindo Sampah Energi (SSE). Pemprov beralasan masih mengkaji kebutuhan pasokan sampah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten, Wawan Gunawan menegaskan, pertemuan dengan investor masih sebatas audiensi. Ia menilai, ketersediaan bahan baku menjadi faktor krusial sebelum proyek berjalan.

“Kami masih menghitung sumber sampahnya. Jangan sampai teknologinya siap, tapi pasokannya tidak ada,” ujar Wawan saat ditemui usai pertemuan, Rabu (6/5/2026).

Wawan menjelaskan, pengelolaan sampah di Banten akan beralih ke proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) yang ditargetkan rampung pada 2027. Kondisi itu membuat pasokan sampah harus dialihkan dari wilayah lain seperti Lebak atau Pandeglang.

“Kebutuhan sekitar 600 ton per hari. Kalau di Cilegon sudah masuk PSEL, kita harus cari suplai dari daerah lain,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT SSE, Mahadir menyebut, teknologi yang ditawarkan berasal dari Jepang dan sudah digunakan di berbagai negara. Ia menggandeng mitra Kanadevia untuk menjalankan proyek tersebut.

Mahadir menilai Banten layak menjadi proyek percontohan karena kawasan industri di Cilegon membutuhkan pasokan uap besar untuk operasional turbin.

“Industri di Cilegon masih mengandalkan batu bara untuk menghasilkan uap. Biayanya tinggi dan berdampak lingkungan,” ujarnya.

Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd