SERANG– Pemerintah Provinsi Banten mengkaji kemungkinan menaikkan Bantuan Keuangan Desa (Banprov) pada 2027. Selain kemampuan fiskal daerah, pemerintah mempertimbangkan indikator kemajuan desa sebagai dasar penentuan besaran bantuan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Banten Gunawan Rusminto mengatakan, rencana penambahan bantuan tersebut masih dalam pembahasan. Pemerintah provinsi belum menentukan besaran kenaikan karena harus menyesuaikannya dengan kemampuan anggaran daerah.
“Kalau kemampuannya kuat, kita bisa naik. Tapi pastinya bertahap,” ujar Gunawan, Senin (9/11/2026).
Selain kemampuan keuangan daerah, pemerintah provinsi tengah mengkaji kemungkinan membedakan besaran bantuan berdasarkan perkembangan status desa. Salah satu indikator yang dipertimbangkan adalah peningkatan status desa menjadi desa mandiri.
Gunawan mengatakan, saat ini terdapat 73 desa yang sedang berproses menuju status desa mandiri. Capaian tersebut berpeluang menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan besaran Banprov yang diterima setiap desa.
“Apakah itu menjadi satu indikator untuk bisa dinaikkan tingkat bantuan keuangannya atau tidak, atau tetap rata seperti tahun sekarang, sama Rp120 juta semua. Nah, hal ini yang masih menjadi pertimbangan,” katanya.
Dengan skema tersebut, pemerintah provinsi masih mempertimbangkan dua kemungkinan, yakni mempertahankan bantuan sebesar Rp 120 juta untuk setiap desa atau menerapkan besaran berbeda berdasarkan indikator tertentu. Keputusan itu akan bergantung pada hasil kajian dan kemampuan fiskal daerah.
Di tengah pembahasan rencana bantuan tahun depan, DPMD Banten masih mengejar penyelesaian pengajuan Banprov 2026. Sekitar 380 desa belum menuntaskan proses pengajuan bantuan tersebut.
Pemerintah provinsi memperpanjang batas waktu pengajuan hingga pertengahan November 2026. Sebelumnya, pemerintah menetapkan tenggat pengajuan pada akhir Oktober. Perpanjangan dilakukan setelah sistem pengajuan mengalami gangguan jaringan selama sekitar 12 hari sehingga menghambat penyelesaian administrasi sejumlah desa.
“Untuk bantuan keuangan desa, jadi pertengahan November ini berakhir bagi desa yang akan mengajukan kepada Provinsi Banten,” ujarnya.
Gunawan meminta pemerintah desa memanfaatkan tambahan waktu tersebut untuk melengkapi persyaratan. Pemerintah provinsi berharap semakin banyak desa dapat mengakses bantuan keuangan tersebut.
Namun, persoalan administrasi dan pelaporan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah desa. DPMD Banten menargetkan sedikitnya 90 persen laporan bantuan keuangan desa dapat diselesaikan secara tertib.
Menurut Gunawan, ketertiban pelaporan menjadi salah satu aspek penting dalam proses pengajuan bantuan. Pemerintah desa yang masih memiliki kewajiban administrasi diminta segera menyelesaikannya agar pengajuan dan penyaluran bantuan tidak terkendala.
“Target kita untuk bantuan keuangan desa ini bisa minimal 90 persen dari datanya untuk laporannya tertib,” katanya.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: TB Ahmad Fauzi