SERANG– Pemerintah Provinsi Banten menyatakan ingin mengakhiri kebijakan work from home (WFH) setiap Jumat bagi aparatur sipil negara (ASN). Keinginan itu disampaikan menjelang berakhirnya masa uji coba kebijakan pada akhir Juli 2026, namun keputusan akhir tetap menunggu persetujuan pemerintah pusat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Ai Dewi Suzana, mengatakan pemerintah daerah telah berkomunikasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengenai kelanjutan kebijakan tersebut. Pemprov Banten mengusulkan agar ASN kembali bekerja penuh dari kantor selama lima hari kerja.

“Rencananya kita akan komunikasi dengan pusat. Ya kita inginnya supaya kembali lagi, enggak usah WFH kali. Tapi lagi dikomunikasikan dulu sama MenPAN dan yang lainnya,” kata Ai, Selasa (28/7/2026).

Menurut Ai, penerapan WFH setiap Jumat bukan merupakan kebijakan yang lahir dari inisiatif Pemprov Banten. Skema tersebut dijalankan sebagai tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat sehingga keputusan untuk menghentikan ataupun memperpanjangnya tetap berada di tangan KemenPAN-RB.

Ia menjelaskan, WFH diterapkan sebagai uji coba selama dua bulan, yakni April hingga Mei 2026, untuk mendukung penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Setelah itu, kebijakan diperpanjang hingga Juli dan kini memasuki masa evaluasi.

“Ini kan perintah, bukan kepengen Pemprov. Kemarin dua bulan percobaan dari April sampai Mei, kemudian diperpanjang sampai Juli. Nah, Juli ini mau berakhir, apakah diperpanjang lagi atau memang tidak,” ujarnya.

Ai mengatakan Pemprov Banten akan mengikuti keputusan apa pun yang ditetapkan pemerintah pusat. Apabila usulan penghentian WFH disetujui, ASN di lingkungan Pemprov Banten akan kembali menjalankan sistem kerja penuh dari kantor selama lima hari kerja.

“Kalau kita ikut arahan. Karena semuanya dari pusat,” ucapnya.

Penulis: Audindra Kusuma
Editor: TB Ahmad Fauzi