SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berencana mengurangi sejumlah jurusan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan industri dan justru menyumbang tingginya angka pengangguran lulusan vokasi.
Pemprov Banten mengklaim kebijakan itu menjadi bagian dari evaluasi pendidikan kejuruan agar lulusan SMK lebih sesuai dengan kebutuhan industri di Banten maupun pasar kerja internasional.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) ProvinsinBanten, Jamaluddin menyebut, beberapa jurusan yang selama ini banyak diminati justru mengalami kejenuhan karena jumlah lulusan jauh lebih besar dibanding kebutuhan tenaga kerja.
“Jurusan-jurusan yang jenuh itu seperti sekretaris, ketatausahaan, termasuk akuntansi dan TKJ. Itu sekarang sudah terlalu banyak dan jadi penyumbang pengangguran,” kata Jamaluddin, Kamis (7/5/2026).
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan mengevaluasi jurusan-jurusan tersebut dan membuka peluang penghapusan program keahlian yang dianggap tidak lagi produktif.
“Nanti jurusan-jurusan jenuh itu akan kita evaluasi, kita kurangi, bahkan bisa kita hilangkan. Kita ganti dengan jurusan yang lebih produktif,” ujarnya.
Saat ini Pemprov Banten mulai memperkuat jurusan berbasis keterampilan teknis dengan tingkat penyerapan kerja tinggi. Salah satu bidang yang menjadi prioritas yakni pengelasan atau welding dengan spesifikasi industri tertentu.
Jamaluddin mengklaim, kebutuhan tenaga kerja di sektor itu masih sangat besar, termasuk untuk pasar luar negeri.
“Ada kebutuhan ratusan ribu tenaga kerja untuk bidang pengelasan. Bahkan ada pengelasan kapal sampai pengelasan bawah air yang gajinya bisa mencapai Rp20 juta sampai Rp30 juta di Jepang,” katanya.
Selain pengelasan, sektor kuliner juga dinilai memiliki prospek besar karena terus membutuhkan tenaga kerja terampil.
Menurut Jamaluddin, evaluasi jurusan SMK juga menyesuaikan kebutuhan industri di kawasan industri seperti Cilegon dan Tangerang.
“Perusahaan-perusahaan di Cilegon saat ini membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan teknis spesifik, terutama yang berkaitan dengan industri kimia dan manufaktur berat. Maka itu yang sekarang sedang kita dorong,” ujarnya.
Ia menegaskan, langkah itu bertujuan agar lulusan SMK tidak menambah angka pengangguran baru setiap tahun.
“Intinya kita ingin lulusan SMK itu terserap industri dan sesuai kebutuhan dunia kerja,” tuturnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten menunjukkan tenaga kerja di daerah itu masih didominasi lulusan pendidikan dasar. Pada Februari 2026, jumlah pekerja lulusan SD ke bawah mencapai sekitar 2,08 juta orang atau 35,74 persen dari total tenaga kerja.
Kepala BPS Banten, Yusniar Juliana menyebut, angka tersebut naik hampir 5 persen dibanding November 2025.
Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja lulusan SMK justru menurun. Jumlah pekerja lulusan SMK turun dari 856 ribu orang pada November 2025 menjadi 719 ribu orang pada Februari 2026.
“Penurunan serupa juga terjadi pada lulusan SMA dan SMP,” ujarnya.
Yusniar mengatakan, kondisi itu menjadi tantangan serius bagi peningkatan produktivitas tenaga kerja di Banten.
“Ini tentu menjadi tantangan juga dalam meningkatkan produktivitas,” ucapnya.
Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd