SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mulai menyiapkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis industri di kawasan Modern Cikande, Kabupaten Serang dan Sawah Luhur, Kota Serang.
Pemprov juga mendorong program itu untuk menekan angka pengangguran sekaligus mencetak lulusan yang langsung terserap dunia kerja.
Gubernur Banten, Andra Soni menggagas program tersebut bersama Yayasan SMK Mitra Industri MM2100. Saat ini, yayasan tengah melakukan studi kelayakan di dua lokasi yang diproyeksikan menjadi sekolah percontohan berbasis link and match industri.
Tim kajian memetakan kondisi geografis, jumlah anak usia sekolah, keberadaan SMK sekitar kawasan industri, hingga pertumbuhan ekonomi masyarakat sebelum proyek dijalankan.
Andra menegaskan, pendidikan vokasi harus benar-benar menjawab kebutuhan industri di Banten yang terus berkembang.
“Bagaimana lulusan SMK itu harus benar-benar siap kerja,” kata Andra, Jumat (15/5/2026).
Ia menilai, Banten memiliki potensi besar karena berada di jalur strategis penghubung Pulau Jawa dan Sumatera serta berdekatan dengan Jakarta. Kondisi itu membuat kawasan industri di Banten terus tumbuh pesat.
Menurut Andra, saat ini terdapat sekitar 8.924 industri di Banten, mulai dari skala kecil hingga besar. Karena itu, pemerintah ingin lulusan SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Ketua Yayasan SMK Mitra Industri MM2100, Darwoto, mengatakan pihaknya siap mendukung pengembangan SDM industri di Banten melalui pendidikan karakter dan pelatihan berbasis kebutuhan dunia kerja.
“Kami siap berkolaborasi dengan Pemprov Banten dalam menyiapkan SDM yang unggul,” ujarnya.
Darwoto menilai jurusan SMK di sekitar kawasan industri masih belum sesuai kebutuhan perusahaan.
Ia menyebut sekolah saat ini lebih banyak membuka jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), sementara industri di Modern Cikande dan Kasemen justru membutuhkan tenaga kerja bidang logistik, pengelasan, mekatronika, hingga pemesinan.
“Jurusan yang dibuka harus sesuai kebutuhan industri,” katanya.
Ia juga menjelaskan dua pola kerja sama yang bisa diterapkan, yakni partnership dan kolaborasi. Pada pola partnership, sekolah dan bangunan menjadi milik daerah, sementara yayasan mengelola operasional pendidikan.
Sedangkan pola kolaborasi memungkinkan yayasan dan pemerintah bekerja bersama dalam pengelolaan kurikulum serta supervisi sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Jamaludin mengatakan, program tersebut menjadi langkah penting untuk mengurangi angka pengangguran terbuka yang masih banyak berasal dari lulusan SMK.
Menurut dia, penyesuaian jurusan dengan kebutuhan industri menjadi solusi agar lulusan tidak lagi kesulitan mencari pekerjaan.
“Dengan kolaborasi bersama Yayasan SMK Mitra Industri ini, saya optimistis pekerjaan rumah itu bisa diselesaikan,” ujarnya.
Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd