SERANG – Pemerintah Provinsi Banten mencatat realisasi serapan anggaran semester pertama tahun 2026 masih di bawah target. Hingga akhir Mei 2026, realisasi belanja daerah baru mencapai sekitar 28 persen.
Rendahnya serapan anggaran mulai menjadi sorotan karena dinilai dapat mempengaruhi percepatan program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan, mengatakan rendahnya penyerapan anggaran dipengaruhi proses evaluasi menyeluruh terhadap program kerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan program yang dijalankan tepat sasaran dan sesuai prioritas pembangunan daerah.
Namun, proses evaluasi itu berdampak pada keterlambatan pengajuan kegiatan serta pelaksanaan lelang proyek di sejumlah OPD.
“Memang serapan anggaran kita sekarang ini masih di bawah target yang direncanakan. Ada beberapa penyebab, yang pertama karena memang sekarang kita sedang melakukan evaluasi secara menyeluruh sehingga ini mempengaruhi OPD untuk bisa mengusulkan kegiatan-kegiatan. Bahkan untuk lelang juga kan baru beberapa,” kata Deden, Selasa (26/5/2026).
Deden mengatakan pemerintah daerah tidak ingin terburu-buru menjalankan program tanpa proses penyesuaian dan pemetaan yang matang. Menurutnya, Pemprov Banten ingin memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan memberikan dampak bagi masyarakat.
Ia juga menegaskan rendahnya serapan anggaran tidak selalu mencerminkan progres pekerjaan di lapangan. Sebab, dalam proyek pemerintah terdapat perbedaan antara capaian fisik pekerjaan dan pencairan anggaran.
Menurut Deden, sejumlah proyek pembangunan fisik di Banten baru dibayarkan setelah progres pekerjaan selesai atau memasuki tahapan tertentu. Kondisi itu membuat laporan serapan anggaran terlihat rendah meskipun pekerjaan fisik telah berjalan.
“Kalau kita kan menghitungnya jangan hanya pada penyerapan anggaran. Karena komposisi pekerjaan pemerintah itu ada capaian anggaran, ada capaian kinerja. Bisa jadi kalau sekarang dilihat dari anggaran kita baru, anggaplah 25 persen, karena memang pembayarannya kan kita belakangan atau nanti. Tapi kan capaiannya tetap sesuai dengan target,” ujarnya.
Meski demikian, Deden memastikan pemerintah daerah terus mendorong seluruh OPD mempercepat pelaksanaan program, termasuk proses administrasi dan lelang kegiatan.
“Terus kita dorong, agar program yang telah direncanakan itu bisa segera terealisasi,” katanya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Mahdani, juga membenarkan realisasi serapan belanja daerah hingga kini masih berada di angka sekitar 28 persen. Adapun realisasi pendapatan daerah disebut sedikit lebih tinggi dibanding serapan belanja.
“Kalau serapannya 28 persen, pendapatannya 30 persenan,” ujar Mahdani.
Saat ditanya mengenai kendala yang dihadapi, Mahdani mengaku tidak mengetahui secara rinci karena BPKAD hanya bertugas mengelola anggaran yang tersedia.
“Kalau kendala hari ini, sebenarnya yang sangat tahu kendala itu kan di Bapenda ya terkait pendapatan, kalau kami (BPKAD) kan enggak narik langsung pendapatan, hanya setoran saja ke kas daerah,” ucapnya.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: Usman Temposo