TANGSEL – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mempertanyakan transparansi anggaran dalam RAPBD Tangsel yang akan disahkan sekira 2 minggu ke depan.
Salah satu RAPBD yang menjadi sorotan PSI adalah dari Dinas Kominfo Tangsel yang menganggarkan Bandwidth sebesar Rp21 miliar untuk seluruh gedung pemerintah Kota.
Dalam keterangannya, Anggota Fraksi PSI DPRD Tangsel, Aji Bromo menjelaskan, pada waktu pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan Badan Anggaran ada satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak hadir, yaitu Dinas Kominfo. Sehingga, kata Aji, membuat makin tidak transparan lagi terkait anggarannya.
“Hanya Diiskominfo saja yang tidak hadir dalam pembahasan RKA itu sehingga kita gak bisa menanyakan rinciannya Rp21 miliar ini buat apa saja, apakah hanya buat bandwidth aja atau ada yang lain,” jelas Aji dalam keterangan pers di DPRD Tangsel, Rabu (20/11/2019).
“Kalau buat bandwidth aja, buktinya coba cek wifi di Gedung DPRD ini, pasti hidupnya cuma kadang-kadang aja. Gedung DPRD ini tuna wifi atau koneksi,” tambahnya.
Aji menekankan kepada semua OPD agar secara jelas merinci sekecil pun anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan, pengadaan barang, dan lainnya, agar transparan dan uang rakyat tersebut bisa digunakan dengan benar.
“Transportasi itu merupakan hak rakyat yang tidak boleh dikebiri. Rakyat berhak hendak tahu dipakai untuk apa uang mereka. Maka kami meminta rancangan anggaran hingga level komponen untuk segera diunggah di website resmi Pemkot,” paparnya.
Menurut Aji, PSI memandang sangat penting untuk memastikan kualitas APBD Tangsel, dimana setiap rupiah uang rakyat diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat yang terkesan sangat buru-buru dan dalam waktu yang terlalu singkat.
“PSI sangat mengkhawatirkan kualitas dari hasil pembahasan RKA tersebut,” pungkasnya.
Terkait hal ini belum ada konfirmasi dari pihak Diskominfo Tangsel. Wartawan masih mencoba menghubungi pihak terkait.
(Ihy/Red)
