SERANG – Persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemkot Serang. Di tengah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, volume sampah yang dihasilkan masyarakat juga menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun.
Kondisi tersebut memunculkan tantangan serius terhadap kapasitas dan efektivitas sistem pengelolaan sampah yang ada saat ini.
Demikian terungkap dalam Kuliah Umum Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, di Ruang Multimedia, Gedung Rektorat, Kampus Sindangsari, Sabtu 13 Juni 2026.
Acara bertajuk Analisis Isu Krisis Sampah dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan, menghadirkan pembicara Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Serang, W Hari Pamungkas dan Akademisi Untirta, Rangga Galura Gumelar.
Berdasarkan data Pemkot Serang menunjukkan timbulan sampah meningkat dari sekitar 190 ribu ton per tahun pada 2020 menjadi lebih dari 250 ribu ton pada 2025. Di sisi lain, jumlah penduduk Kota Serang diperkirakan terus bertambah hingga mencapai lebih dari 777 ribu jiwa pada 2026.
Kepala Bapperida Kota Serang, W. Hari Pamungkas, mengakui bahwa peningkatan timbulan sampah harus menjadi perhatian seluruh pihak karena berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan yang lebih kompleks apabila tidak ditangani secara terencana.
“Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi tentu membawa konsekuensi meningkatnya volume sampah. Karena itu, persoalan sampah harus dipandang sebagai isu pembangunan yang memerlukan penanganan lintas sektor dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Hari, selama ini pengelolaan sampah masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana, optimalisasi layanan persampahan, hingga perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Kondisi tersebut menjadi alasan mengapa isu persampahan mendapat perhatian khusus dalam RPJMD Kota Serang 2025–2029.
Meski berbagai program telah disiapkan, sejumlah kalangan menilai tantangan terbesar bukan hanya pada pembangunan infrastruktur, melainkan memastikan program-program tersebut berjalan efektif dan mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Sebab, tanpa perubahan pola konsumsi dan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, kapasitas fasilitas pengelolaan sampah berisiko kembali terbebani.
Menanggapi hal tersebut, Hari mengatakan pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan di hilir, tetapi juga mendorong penguatan pengelolaan sampah dari hulu melalui bank sampah, TPS 3R, edukasi masyarakat, serta pengurangan sampah sejak dari rumah tangga.
“Kami ingin penanganan sampah dilakukan secara menyeluruh. Tidak cukup hanya mengangkut dan membuang sampah ke TPA, tetapi bagaimana volume sampah yang dihasilkan masyarakat bisa terus ditekan,” katanya.
Selain itu, Pemkot Serang juga tengah mengkaji pengembangan teknologi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai salah satu alternatif solusi jangka panjang. Namun, pengembangan teknologi tersebut dinilai perlu memperhatikan aspek pembiayaan, dampak lingkungan, serta keberlanjutan operasional agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hari menegaskan bahwa keberhasilan penanganan krisis sampah tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program yang telah direncanakan.
“Persoalan sampah adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah menyiapkan kebijakan dan infrastruktur, tetapi perubahan perilaku masyarakat tetap menjadi kunci utama dalam mewujudkan Kota Serang yang bersih dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dengan tren peningkatan timbulan sampah yang masih terjadi, efektivitas implementasi program pengelolaan sampah ke depan akan menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan lingkungan di Kota Serang. Pemerintah dituntut tidak hanya mampu merencanakan program, tetapi juga memastikan setiap kebijakan dapat berjalan konsisten dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Rangga Galura Gumelar, menilai bahwa persoalan sampah di Kota Serang merupakan isu pembangunan yang bersifat struktural dan telah berlangsung dalam jangka panjang. Karena itu, efektivitas program yang dijalankan perlu dilihat dari aspek keberlanjutan kebijakan, bukan sekadar capaian jangka pendek.
“Isu sampah selalu hadir dalam dinamika pembangunan Kota Serang. Yang perlu menjadi perhatian adalah apakah program yang dijalankan mampu menghasilkan solusi yang berkelanjutan atau hanya menjadi respons terhadap persoalan yang sedang terjadi,” ujarnya.
Menurut Rangga, pemerintah daerah telah menunjukkan political will dalam menangani persoalan sampah. Namun, tingginya timbulan sampah serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat menunjukkan bahwa penyelesaiannya tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah.
“Persoalan sampah bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan perilaku sosial. Pemerintah dapat menyediakan fasilitas, tetapi keberhasilannya sangat ditentukan oleh partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya,” katanya.
Ia juga menyoroti tantangan implementasi kebijakan persampahan. Menurutnya, regulasi yang baik belum tentu berjalan efektif apabila tidak didukung oleh kepatuhan dan partisipasi publik.
“Dalam banyak kasus, terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dan implementasinya di lapangan. Karena itu, dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah,” jelasnya.
Selain itu, Rangga mengingatkan pentingnya strategi komunikasi publik di era digital. Perkembangan media sosial membuat masyarakat memiliki ruang yang luas untuk menafsirkan dan merespons kebijakan pemerintah.
“Dalam perspektif encoding-decoding, pesan yang disampaikan pemerintah belum tentu dimaknai sama oleh masyarakat. Karena itu, komunikasi kebijakan harus mampu membangun pemahaman dan kepercayaan publik agar tujuan program dapat diterima dan dijalankan secara kolektif,” pungkasnya.
Tim Redaksi