KAB. SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang merespons kritik yang disampaikan HMI MPO Cabang Serang terkait persoalan pertambangan, pendidikan, pengangguran, hingga kinerja Satgas Pemberantasan Pungli Ketenagakerjaan.
Asisten Daerah (Asda) I Setda Kabupaten Serang, Syamsudin menegaskan, Pemkab Serang akan menindaklanjuti seluruh persoalan yang masuk dalam kewenangan pemerintah kabupaten.
Namun, untuk persoalan pertambangan, pemerintah daerah hanya bisa berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten karena kewenangan pengawasannya berada di tingkat provinsi.
Syamsudin mengungkapkan, Bupati Serang telah beberapa kali mengirim surat kepada Gubernur Banten untuk meminta tindakan terhadap aktivitas pertambangan yang menjadi keluhan masyarakat.
“Yang menjadi kewenangan kabupaten akan segera kami tindak lanjuti. Tapi kalau berkaitan dengan tambang, itu kewenangan provinsi. Ibu Bupati sudah beberapa kali mengirim surat kepada Gubernur untuk meminta penegakan terhadap aktivitas pertambangan yang ada,” katanya usai menemui massa aksi HMI MPO Cabang Serang, Rabu (3/6/2026).
Terkait tuntutan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, Syamsudin menegaskan, Pemkab Serang tetap berkomitmen memperbaiki kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan. Namun, kemampuan fiskal daerah menjadi faktor utama yang harus diperhitungkan.
Menurutnya, Pemkab Serang saat ini menanggung beban anggaran yang besar setelah mengangkat sekitar 6.000 tenaga paruh waktu. Selain itu, pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) juga memengaruhi ruang fiskal daerah.
“Kami tentu berkomitmen menyejahterakan pegawai maupun masyarakat Kabupaten Serang. Tapi semua harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia,” ujarnya.
Syamsudin menyebut, pemotongan DAU yang mencapai ratusan miliar rupiah berdampak terhadap sejumlah program daerah, termasuk ruang untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan tenaga pendidik.
Menanggapi sorotan HMI MPO terkait tingginya angka pengangguran, Syamsudin menilai, persoalan tersebut tidak hanya berasal dari penduduk asli Kabupaten Serang.
Ia menyebut, banyak pencari kerja dari luar daerah yang datang ke Kabupaten Serang karena wilayah ini memiliki banyak kawasan industri.
“Banyak pencari kerja dari luar daerah datang ke Kabupaten Serang untuk mencari pekerjaan. Jadi angka pengangguran yang tercatat tidak seluruhnya berasal dari warga asli Kabupaten Serang,” katanya.
Ia menjelaskan, persaingan tenaga kerja saat ini semakin terbuka karena pengaruh globalisasi dan regulasi ketenagakerjaan yang memungkinkan tenaga kerja dari berbagai daerah bahkan luar negeri bekerja di Indonesia.
Karena itu, Pemkab Serang membentuk Satgas Pemberantasan Pungli Ketenagakerjaan untuk mengawasi proses rekrutmen tenaga kerja dan mencegah praktik percaloan maupun pungutan liar.
Syamsudin memastikan, satgas tersebut telah terbentuk dan menjadi salah satu program prioritas Bupati Serang. Namun, ia mengaku akan kembali mengecek perkembangan dan kinerja tim tersebut.
“Satgas sebenarnya sudah terbentuk dan menjadi salah satu program prioritas Ibu Bupati. Nanti saya akan cek lagi progres kerjanya ke Inspektorat, tapi satgasnya sudah ada,” tegasnya.
Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Gilang Fattah