KAB. SERANG — Wakil Bupati Serang, M. Najib Hamas, menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD Kabupaten Serang terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2027.
Sejumlah isu krusial mengemuka, mulai dari belanja pegawai yang mencapai 38,48 persen, penguatan pendapatan asli daerah (PAD), hingga kesiapsiagaan menghadapi ancaman tsunami.
Dalam rapat paripurna tersebut, Najib menyatakan, pemerintah daerah akan memperluas sumber PAD tanpa sekadar menaikkan pajak dan retribusi. Pemerintah, menurut dia, perlu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan aset daerah, memperbaiki tata kelola pungutan, memperkuat kinerja BUMD, serta mendorong investasi.
“Kami ingin peningkatan PAD tidak identik dengan menambah beban masyarakat, tetapi dengan memperluas basis ekonomi dan meningkatkan kualitas tata kelola penerimaan daerah,” kata Najib dalam rapat paripurna, Jumat (2/10/2026).
Terkait belanja modal, pemerintah menyepakati perlunya peningkatan anggaran untuk infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik.
Najib menyebut, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan jalan penghubung, irigasi, pasar, sarana ekonomi masyarakat, serta infrastruktur pendukung investasi.
Namun, pemerintah juga menyoroti perlunya pergeseran anggaran dari belanja yang kurang produktif menuju program yang memberikan dampak ekonomi dan sosial lebih besar.
Sementara itu, belanja pegawai dalam RAPBD 2027 mencapai 38,48 persen. Pemerintah berjanji mengevaluasi alokasi tersebut agar sesuai dengan kemampuan fiskal, beban kerja, kompetensi aparatur, dan target pelayanan publik.
“Angka belanja pegawai itu menjadi salah satu pos penting yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan APBD. Pemerintah belum merinci langkah konkret untuk menekan atau mengubah komposisi belanja tersebut,” jelas Najib.
Dalam pembahasan soal kebencanaan, pemerintah menyebut program mitigasi dan kesiapsiagaan sebagai prioritas.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mengalokasikan anggaran Rp50 juta untuk setiap kecamatan guna mendukung edukasi, pelatihan kesiapsiagaan, koordinasi lintas sektor, penanganan darurat, dan pemulihan pascabencana.
Pemerintah juga menyatakan akan memperkuat pemetaan wilayah rawan tsunami, jalur evakuasi, sistem peringatan dini, serta koordinasi dengan BNPB, BMKG, TNI-Polri, Basarnas, pemerintah desa, dan relawan.
Di sektor persampahan, pemerintah memaparkan rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang ditargetkan mulai pada awal Januari dan selesai pada akhir 2028.
“Fasilitas tersebut memiliki kuota pengolahan 400 ton sampah per hari. Namun, pemerintah juga harus menyiapkan sarana pengangkutan serta mengatur kerja sama operasional dengan pihak ketiga,” papar Najib.
Najib turut menjawab sorotan fraksi PDI Perjuangan terkait dana hibah dan bantuan sosial (bansos). Pemerintah menyatakan akan memperketat verifikasi penerima, memastikan penggunaan anggaran sesuai peruntukan, dan memeriksa pertanggungjawaban agar bantuan benar-benar memberi manfaat.
Mengenai penyertaan modal daerah sebesar Rp6,6 miliar kepada Badan Usaha Milil Daerah (BUMD), pemerintah menegaskan anggaran tersebut masih berupa rencana dalam RAPBD 2027.
Pemerintah menyebut pembahasan bersama tim anggaran dan Badan Anggaran DPRD masih harus menentukan kelayakan investasi serta memenuhi persyaratan hukum.
Pemerintah juga menanggapi pertanyaan mengenai perpindahan rekening kas umum daerah (RKUD) dari BJB ke Bank Banten.
“Penetapan penunjukan bank sebagai pemegang RKUD merupakan tindakan administratif dalam ranah pengelolaan keuangan meruoakan ranah eksekutif,” ujar Najib.
Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Gilang Fattah