PANDEGLANG – Korban gempa bumi di Kabupaten Pandeglang yang rumahnya rusak belum mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Hal itu disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang.
Saat ini korban gempa masih menunggu kabar dari Pemerintah Pusat terkait ganti rugi yang akan diberikan untuk para korban gempa yang rumahnya mengalami kerusakan.
PJ Kalak BPBD Pandeglang Girgiantoro mengatakan setelah selesai masa tanggap darurat pada 27 Januari 2022 lalu. Saat ini Pemkab memberlakukan masa transisi selama 6 bulan setelah kejadian.
“Pada masa 6 bulan tersebut kami sudah mengajukan usulan untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan baik bangunan rumah, fasilitas kesehatan, fasilitas keagamaan maupun fasilitas pendidikan,” kata Girgi saat ditemui di Ruang Pintar gedung Sekretariat Daerah Pandeglang, Rabu (23/3/2022).
Girgi mengaku bahwa saat ini BPBD Pandeglang sudah mengajukan usulan untuk perbaikan bangun rusak akibat gempa ke beberapa kementerian. Namun hingga saat ini pihaknya masih menunggu kabar dari pemerintah pusat kapan realisasinya.
“Untuk perbaikan rumah kami ajukan ke BNPB, fasilitas pendidikan kami ajukan ke Kementerian Pendidikan, fasilitas kesehatan kami ajukan ke Kementrian Kesehatan, keagamaan diajukan ke Kementerian Keagamaan dan usulan tersebut sudah kami sampaikan. Saat ini kami masih menunggu kabar realisasinya,” terangnya.
Ia juga menambahkan bahwa bantuan yang nantinya diterima oleh para korban tidak akan sama karena dihitung berdasarkan kerusakan yang diakibatkan.
“Untuk bangunan rumah sudah dilakukan verifikasi dan validasi sehingga jelas nominal bantuan untuk rusak ringan berapa, sedang berapa dan berat berapa. Dalam usulan itu ada besaran kerugian tiap unit rumah yang mengalami rusak,” tambahnya.
(Med/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
