PANDEGLANG – Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, berjanji membantu masyarakat Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, menyelesaikan sengketa lahan dengan TNI.
Iing menyampaikan komitmennya usai bertemu perwakilan warga Rancapinang di Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Pandeglang, Sabtu (11/10/2025). Dalam pertemuan yang juga dihadiri pimpinan DPRD dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pandeglang, ia menegaskan akan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyalurkan tuntutan warga.
Android BantenNews.co.id
Download di Playstore. Baca berita tanpa iklan, lebih cepat dan nyaman lewat aplikasi Android.
Warga Desak Pemerintah dan BPN Cari Solusi
Warga mendesak Pemkab Pandeglang membantu mencari solusi atas tanah yang diklaim TNI dan kini digunakan untuk pembangunan markas batalyon. Mereka juga menuntut ganti rugi atas lahan tersebut. Selain itu, warga meminta BPN membatalkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 01 Tahun 2012 yang menjadi dasar TNI menggarap lahan.
Pemkab Siap Mediasi
“Kami sepakat mengawal tuntutan warga agar SHP Nomor 01 Tahun 2012 dibatalkan. Kami akan berupaya maksimal memediasi BPN, TNI, dan pihak lain agar menemukan solusi terbaik bagi kedua belah pihak,” ujar Iing.
Ia menjelaskan, Pemkab akan mempertemukan warga, BPN, dan TNI untuk membahas penyelesaian sengketa tersebut. Selain itu, Iing berencana berbicara langsung dengan Dandim 0601/Pandeglang agar mediasi berjalan efektif.
Iing Ajak Warga Hormati Proses
Iing mengingatkan warga agar menghormati hasil komunikasi antara Pemkab, BPN, dan TNI. Menurutnya, setiap perjuangan tidak selalu menghasilkan kemenangan.
“Kami akan berbicara khusus dengan BPN dan berkomunikasi dengan Pak Dandim supaya saat duduk bersama muncul solusi terbaik,” ucapnya.
Ia juga meminta warga tetap kompak dan saling menghormati dalam memperjuangkan hak mereka. “Saya sudah sampaikan kepada kepala desa dan warga agar tetap berjuang bersama tanpa saling menyalahkan. Dalam perjuangan selalu ada manis dan pahitnya,” tambahnya.
Penulis : Memed
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd