Beranda Pemerintahan Pemkab Lebak Raih WTP, Bupati Akui Masih Banyak PR Pengelolaan Keuangan

Pemkab Lebak Raih WTP, Bupati Akui Masih Banyak PR Pengelolaan Keuangan

Pemkab Lebak kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Banten

LEBAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten. Namun di balik capaian tersebut, Bupati Lebak Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya menegaskan masih ada pekerjaan rumah dalam pembenahan tata kelola keuangan daerah.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Gedung Auditorium BPK RI Perwakilan Banten, Kota Serang, Selasa (26/5/2026). Penghargaan itu diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Banten Firman Nurcahyadi kepada Bupati Lebak.

Dalam sambutannya, Firman Nurcahyadi menyebut opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan indikator adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas keuangan.

Menurutnya, capaian tersebut harus dibarengi dengan keseriusan pemerintah daerah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

“Capaian opini tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen dan kerja keras pemerintah daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang akuntabel dan berkelanjutan serta menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK,” ujar Firman.

Ia berharap raihan WTP tidak membuat pemerintah daerah cepat berpuas diri, melainkan menjadi dorongan untuk terus meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran.

Sementara itu, Bupati Lebak Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya mengakui opini WTP bukan hasil kerja individu kepala daerah, melainkan hasil kerja kolektif seluruh organisasi perangkat daerah.

Hasbi juga menegaskan penghargaan tersebut tidak berarti seluruh persoalan pengelolaan keuangan daerah telah selesai.

“Ini bukan hanya kinerja seorang bupati, tetapi kinerja bersama. Ada BPKAD, Inspektorat dan lainnya,” kata Hasbi.

Menurutnya, Pemkab Lebak masih harus memperkuat pengawasan internal dan mempercepat tindak lanjut atas sejumlah catatan pemeriksaan agar kualitas tata kelola keuangan daerah tidak hanya baik di atas laporan, tetapi juga dirasakan masyarakat.

Baca Juga :  Pemprov Banten Komitmen Tekan Pencemaran Udara

Acara tersebut turut dihadiri Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Sekretaris Daerah, Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak, serta jajaran BKAD Kabupaten Lebak.

Tim Redaksi