Pemerintah Percepat Pencairan Bansos untuk Masyarakat Terdampak Corona

JAKARTA – Pemerintah melakukan percepatan pencairan bantuan sosial ( bansos) untuk masyarakat terdampak virus corona (covid-19).

Hingga Rabu (15/4/2020), pemerintah telah mencairkan anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako. Pada Program Keluarga Harapan (PKH), anggaran mencapai Rp 16,4 triliun dari total pagu sebesar Rp 37,4 triliun.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari mengatakan, data penyaluran ini sudah termasuk tambahan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 800.000 KPM pada masa darurat Covid-19.

Untuk Program Sembako, nominal penyaluran mencapai Rp 14 triliun yang akan mencakup hingga periode penyaluran Mei 2020. Data ini juga termasuk peluasan target KPM pada masa darurat covid-19.

“Selain itu, pemerintah mempercepat realisasi Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar (PIP/KIP) Kuliah/Bidikmisi Kemendikbud yang memiliki pagu sebesar Rp 15,76 triliun,” jelas Rahayu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/4/2020).

Pada 8 April 2020, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III telah mencairkan Bantuan PIP Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp 12,25 miliar yang diperuntukkan bagi 16.300 siswa dan Bidikmisi sebesar Rp 61 miliar yang diperuntukkan bagi 10.100 mahasiswa.

Untuk realisasi Program PIP/KIP Kuliah/Bidikmisi Kementerian Agama, pemerintah telah mencairkan Bantuan PIP Madrasah Tahap I (MI, MTs,& MA) pada tanggal 13 April sebesar Rp182,28 miliar melalui KPPN Jakarta IV yang diperuntukkan bagi 530.591 siswa.

Untuk Program Kartu Prakerja, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengalokasikan sebesar Rp 20 triliun, dengan target sebanyak 5,6 juta peserta.

Padat Karya

Sementara itu, pemerintah juga memiliki beberapa Kegiatan Padat Karya Tunai di beberapa Kementerian, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian PUPR.

Untuk Kementerian Pertanian, target pelaksanaan kegiatan pada bulan April – Agustus 2020.

Refocusing kegiatan yang dilakukan salah satunya ialah fasilitas bantuan ayam/kambing/domba untuk penanganan dampak penyebaran covid-19 dan mendukung ketersediaan pangan.

Pada Kementerian Perhubungan, total alokasi berjumlah Rp 1,87 triliun yang tersebar untuk Perhubungan laut sebesar Rp 1,38 miliar, Perhubungan udara sebesar Rp 226,1 miliar, BPSDMP sebesar Rp 6,1 miliar, Perhubungan Darat sebesar Rp 522,3 juta, serta Perkeretaapian sebesar Rp 1,64 triliun.

Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada total alokasi Rp 95,58 miliar untuk Pengelolaan Irigasi Tambak/Kolam (PITAP), Minapadi, Penanaman Mangrove, dan Integrasi Lahan Pegaraman.

Pada Kementerian PUPR, ada total Rp 10,23 triliun yang diperuntukkan bagi Sumber daya air sebesar Rp 2,29 triliun, Bina Marga Rp 629,0 miliar, Cipta Karya Rp 2,5 triliun dan Penyediaan Perumahan sebesar Rp 4,81 triliun.

Kemenkeu dan Kementerian/Lembaga (K/L) akan terus berkoordinasi untuk mempercepat implementasi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik sehingga dapat menekan dampak Covid-19.

“Kemenkeu juga telah melakukan inovasi dalam tatacara pembayaran, di mana pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk penanganan Covid-19 dapat dilakukan secara online dan pencairan dapat dilakukan bila data dukung sudah dinyatakan lengkap,” jelas Rahayu. (Red)

Sumber : Kompas.com