JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI fraksi PDIP, Bonnie Triyana mengaku khawatir soal kemungkinan munculnya narasi desoekarnoisasi atau pendegradasian nama Soekarno dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang diinisiasi pemerintah lewat Kementerian Kebudayaan.
Hal itu disampaikan Bonnie rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi X DPR RI bersama Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) bahas soal rencana penulisan ulang sejarah Indonesia di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
“Yang terakhir, saya agak khawatir tentang narasi yang bersifat desoekarnoisasi,” kata Bonnie Triyana.
Ia menilai, Presiden pertama RI Soekarno bukan hanya milik PDIP tapi milik semua rakyat Indonesia.
Tapi selama ini kerap menjadi sasaran upaya sistematis untuk meruntuhkan karakter dan perannya dalam sejarah bangsa.“Jujur, selama puluhan tahun, Soekarno, dia bukan hanya milik PDI Perjuangan, tapi milik bangsa Indonesia, didegradasi, diruntuhkan, dibunuh karakternya,” katanya.
“Dan ini saya pikir juga penting untuk kita perhatikan bersama. Narasi-narasi seperti ini hendaknya tidak lagi ada di dalam proyek penulisan sejarah. Syukur-syukur kalau tidak ada,” imbuhnya.
Atas dasar itu, kata dia, rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah harus bisa menempatkan setiap tokoh secara proporsional.
Hal itu sangat penting dilakukan, kata dia, sebab sejarah akan menjadi pembelajaran buat generasi muda.
“Kita ingin menempatkan orang yang layak pada posisinya, dengan segala macam catatan-catatan untuk dipelajari oleh generasi muda,” ungkapnya.
Apalagi, menurutnya, tujuan belajar sejarah bukan sekadar menghafal angka dan tahun, utamanya untuk menumbuhkan sikap kritis dalam memahami sebab-akibat suatu peristiwa yang pernah terjadi.
“Karena tujuan belajar sejarah buat saya bukan menghafal angka tahun, tapi menumbuhkan sikap kritis dan rasional, logis, untuk memahami sebab akibat sebuah peristiwa yang membawa kita hidup di masa kini. Itu yang seringkali kita mungkin lupakan,” pungkasnya.
Sumber : suara.com
