CILEGON – Walikota Cilegon, Edi Ariadi angkat bicara terkait wacana penghapusan honorer oleh pemerintah pusat. Sebab, bila wacana tersebut benar dilaksanakan jelas bisa mengganggu kinerja Pemkot Cilegon.
Dimana diketahui sebelumnya Komisi II DPR, Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat untuk secara bertahap menghapuskan jenis-jenis pegawai seperti tenaga honorer melalui rapat yang diadakan di ruang rapat Komisi II, Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).
Menurut Edi bila benar honorer dihapuskan jelas akan menambah pengangguran dan menjadi masalah baru.
“Menurut saya sebenarnya bukan dihapus, tapi diganti dengan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Itu kayaknya nanti P3K semua. Kalau dihapus berapa pengangguran kita, jutaan loh kalau dihitung-dihitung seluruh Indonesia,” terangnya, Rabu (22/1/2020).
Edi mengungkapkan saat ini honorer di Pemkot Cilegon sekitar 700 orang. Itu tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Belum lagi ada di BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), belum TKS (Tenaga Kerja Sukarela), belum yang THL (Tenaga Harian Lepas), banyak juga,” terang Edi.
Terkait adanya wacana penghapusan pegawai honorer tersebut, Edi menyatakan akan menertibkan dalam perekrutannya.
Pihaknya juga bakal membuat rekomendasi terkait penertiban perekrutan tenaga honorer tersebut.
“Nanti saya akan tertibkan itu untuk perekrutan honorer, nanti saya akan buat rekomendasi,” imbuhnya.
(Man/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
