KAB. TANGERANG – Kabupaten Tangerang, salah satu wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Banten, kembali dihadapkan pada wacana pemekaran. Isu pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tangerang Utara dan Tangerang Tengah mencuat dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Namun, alih-alih dituliskan secara tegas, pemekaran itu justru absen dari dokumen perencanaan utama lima tahunan tersebut.
Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah pemerintah daerah tidak serius mengakomodasi aspirasi masyarakat, atau ada alasan lain yang membuat isu ini mengendap?
Wacana Lama yang Selalu Kembali
Wacana pemekaran Kabupaten Tangerang bukanlah hal baru. Selama lebih dari satu dekade, ide untuk membentuk DOB Tangerang Utara dan Tengah terus digaungkan oleh tokoh masyarakat, elite lokal, hingga organisasi kemasyarakatan.
Dasarnya bukan semata ambisi politik, tapi juga realitas sosial-ekonomi dan geografis. Wilayah utara seperti Kosambi, Teluknaga, dan Pakuhaji dikenal sebagai kantong industri dan kawasan padat penduduk. Wilayah tengah seperti Curug dan Legok memiliki tekanan pembangunan tinggi, namun kerap dianggap luput dari distribusi layanan dasar yang merata.
“Wilayah kami menyumbang banyak PAD, tapi akses terhadap infrastruktur dan pelayanan publik masih jauh tertinggal,” kata Ahmad (38), warga asal Teluknaga yang aktif dalam forum pemekaran lokal.
Tersandung di RPJMD
Namun ketika harapan publik menggantungkan perhatian pada RPJMD 2025–2029, mereka justru mendapati ketiadaan. Tak ada satu kalimat pun yang secara eksplisit mencantumkan arah pemekaran sebagai agenda daerah lima tahun ke depan.
Dalam sebuah rapat bersama Panitia Khusus (Pansus) RPJMD dan DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, menyampaikan alasan utama pemerintah tidak ingin mencantumkan pemekaran secara eksplisit.
“Kita sepakat, tidak perlu secara eksplisit dituangkan dalam RPJMD ini. Justru akan menjebak kita semua,” ujarnya.
Soma beralasan, kondisi saat ini belum memungkinkan karena adanya moratorium DOB dari pemerintah pusat yang masih berlaku. Selain itu, ada sekitar 300 daerah lain di seluruh Indonesia yang juga tengah antre untuk dimekarkan.
“Terlebih kondisi ekonomi makro Indonesia saat ini tidak baik-baik saja,” tambahnya.
Namun, Soma menegaskan bahwa Pemkab tidak menutup kemungkinan pemekaran terjadi di masa depan. Ia menyarankan agar RPJMD menggunakan istilah “pengembangan wilayah” sebagai bentuk kompromi naratif.
Desakan Politik dari DPRD
Meski pemerintah eksekutif memilih bersikap hati-hati, tidak demikian halnya dengan beberapa fraksi di DPRD Kabupaten Tangerang. Dalam sidang paripurna persetujuan Raperda RPJMD, empat fraksi secara tegas memberikan catatan khusus mengenai isu pemekaran.
Empat fraksi itu adalah Fraksi PDIP, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN dan Faksi Partai NasDem.
Fraksi PDIP, PAN, dan NasDem secara garis besar menyetujui RPJMD, namun meminta Pemkab mengalokasikan anggaran kajian akademik dan teknis pemekaran dalam APBD 2026. Mereka menganggap ini penting untuk mempersiapkan DOB sejak dini, mengikuti pedoman dan rekomendasi dari pemerintah pusat.
Namun nada paling keras datang dari Fraksi Partai Demokrat. Melalui juru bicara Surowardi, fraksi tersebut mendesak agar program persiapan pembentukan DOB tidak hanya dipersiapkan, tapi dicantumkan secara eksplisit dalam RPJMD.
“Ini soal legalitas. Kalau tidak tercantum dalam RPJMD, maka OPD yang menganggarkan bisa menghadapi persoalan hukum karena tak memiliki dasar hukum yang jelas,” ujarnya dalam forum resmi.
Fraksi Demokrat menilai bahwa ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan tengah dibandingkan pusat kabupaten menjadi alasan utama urgensi pemekaran. Dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan kontribusi ekonomi yang besar, ketimpangan dalam pelayanan publik justru semakin nyata.
Mereka juga mengutip landasan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengamanatkan agar RPJMD mencantumkan isu strategis, termasuk aspirasi masyarakat yang berkembang.
Dilema Hukum dan Politik
Secara substansi, baik pemerintah daerah maupun DPRD tampaknya memiliki satu pandangan: pemekaran penting dan relevan. Namun mereka berbeda dalam soal cara menempatkannya dalam kerangka kebijakan.
Pemerintah daerah memilih jalur kehati-hatian, menunggu moratorium dicabut, serta khawatir pencantuman eksplisit justru menjadi bumerang administratif. Sementara DPRD menilai bahwa ketidaktegasan justru akan menghambat proses pemekaran dan menciptakan celah hukum yang menghambat realisasi program.
Apa Selanjutnya?
Dengan telah disahkannya RPJMD 2025–2029 tanpa menyebut DOB secara eksplisit, maka harapan masyarakat Tangerang Utara dan Tengah kembali bergantung pada kekuatan lobi politik dan konsistensi penganggaran.
Langkah-langkah teknis seperti penyusunan kajian akademik, roadmap administratif, dan konsultasi dengan pemerintah provinsi dan pusat tetap bisa dilakukan, asalkan ada alokasi anggaran yang sah dan kuat.
Di sisi lain, moratorium pemekaran yang hingga kini belum dicabut oleh pemerintah pusat masih menjadi tembok besar yang membatasi ruang gerak daerah.
Namun sejarah menunjukkan bahwa pemekaran daerah bukanlah proses instan. Ia adalah jalan panjang yang ditentukan oleh komitmen politik, legitimasi sosial, dan kesiapan administratif.
Untuk warga Tangerang Utara dan Tengah, harapan belum padam. Tapi jalan menuju daerah otonom yang mandiri masih terjal dan penuh tikungan.
Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin
