PANDEGLANG – Wacana rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) menuai kritik dari kepala daerah. Pasalnya rekrutmen P3K belum menemukan titik terang terkait permasalahan anggaran apakah dibebankan pada APBN atau APBD masing-masing daerah.
Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban yang menghadiri Rakor Manajemen dan Rencana pengadaan PPPK tahap I di salah satu hotel di Batam pada Rabu (23/1/2019) kemarin angkat bicara. Menurutnya, Pemda sangat setuju dengan wacana rekrutmen tersebut, namun yang jadi persoalan apakah anggaran yang digunakan nantinya berasal dari APBN atau ABPD.
Apabila memang anggaran yang digunakan berasal dari APBD masing-masing, tentunya hal itu harus dilakukan pembahasan kembali untuk menyesuaikan dengan kemampuan APBD yang ada.
“Hal ini pernah dibahas bersama para kepala daerah di Indonesia dengan Kementerian terkait permasalahan anggaran, tapi sampai sekarang belum ada titik terangnya, dan akhirnya memuncak di forum ini, dimana para kepala daerah mempertanyakan kebijakan Pemerintah Pusat terkait pengadaan anggaranya,” ujar Tanto, Kamis (24/1/2019).
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta berharap permasalahan ini ada solusi yang tepat. Namun jika rencana pengadaan P3K ini anggaranya dibebankan kepada daerah, pihaknya akan menyampaikan kepada pimpinan u guna mengambil langkah yang paling tepat.
“Sebetulnya kita berharap dengan adanya rapat perencanaan pengadaan P3K ini bergembira, akan tetapi sampai saat ini, rapat yang di gelar Kemenpan RB belum ada keputusan yang berkaitan dengan penggajianya,” tambahnya. (Med/Red).
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
