Beranda Nasional Pemda Diminta Sisihkan Anggaran untuk Pelatihan Tenaga Kerja

Pemda Diminta Sisihkan Anggaran untuk Pelatihan Tenaga Kerja

Ilustrasi - foto istimewa africanleadership.co.uk

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri meminta pemerintah daerah (pemda) menyisihkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelatihan vokasional guna mengembangkan kemampuan tenaga kerja di daerah. Ini salah satu program pemerintah pusat di era Kabinet Kerja.

“Kami butuh dukungan dari daerah untuk menggenjot bersama kemampuan tenaga kerja. Makanya, saya titip ke gubernur, wali kota, bupati, dan para kepala daerah melalui APBD masing-masing. Kami harap kasih juga, tidak hanya dari pusat,” ujar Hanif di kantornya yang dikutip dari cnnindonesia.com, Senin (19/11).

Hanif bilang, alokasi APBD untuk program peningkatan kemampuan tenaga kerja di Indonesia perlu dilakukan agar kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tumbuh merata di semua daerah. Perkembangan teknologi membuat banyak bidang pekerjaan tergantikan. Jika pekerja tak punya kemampuan yang melebihi sistem komputer dan teknologi, maka akan kian mudah tergantikan.

Lebih lanjut, menurutnya, alokasi APBD bisa disalurkan ke program-program peningkatan kemampuan SDM melalui Balai Pelatihan Kerja (BLK) yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah. Saat ini, setidaknya ada 19 BLK di Indonesia, namun Hanif ingin lebih banyak balai yang didirikan sehingga bisa menyasar pekerja lebih luas lagi untuk ditingkatkan kemampuannya.

Dalam konsepnya, BLK yang dibangun pemerintah memungkinkan pekerja menambah kemampuan pada waktu-waktu senggang mereka. Misalnya, setelah jam kerja reguler, seperti di malam hari dan pada akhir pekan, Sabtu-Minggu. “Ini cocok untuk pekerja di sektor garmen,” imbuhnya.

Sementara untuk peran daerah dalam pengembangan tenaga kerja saat ini, dianggap Hanif masih belum cukup memuaskan. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (Integra) 2018 yang dihasilkan oleh kementeriannya.

Menurut Integra 2018, rata-rata tingkat pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia berada di angka 60,81 dari 100. Angka ini sebenarnya meningkat dari sebelumnya di 56,07. Namun, hal ini tak serta merta membuat Hanif puas.

“Ibarat sekolah, kalau nilai masih 60-an itu masih belum cukup memuaskan. Ini capaian yang belum ideal, meski sudah mulai moving forward,” katanya. (Red)

Temukan Berita BantenNews.co.id di Google News

Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini