Pembekalan Kepala Daerah Terpilih, Kemendagri Soroti 3 Kebijakan Ini

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan bagi kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2020 tentang kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas politik, pemulihan ekonomi, dan penanganan pandemi Covid-19 pada Rabu (14/4/2021).

“Para kepala daerah baru juga akan mendapatkan arahan dari Bapak Menko Polhukam, Menko Ekonomi, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Kepala BNPB, Kasatgas Covid-19, dan ditutup oleh kami selaku Mendagri dengan topik utama adalah selain stabilitas politik dan keamanan, adalah pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19,” kata Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.

Dalam acara yang dibuka langsung Presiden Joko Widodo itu, disebutkan Pilkada 9 Desember yang diselenggarakan di 270 daerah, terlaksana dengan lancar, aman dari konflik, dan tidak menimbulkan cluster baru Covid-19. Bahkan dalam catatan Satgas Covid-19, di beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada, terjadi penurunan angka kasus positif, seperti di Provinsi Sulawesi Utara dan Bali.

Berdasarkan catatan di tahun 2020, beber Tito, terdapat 96 negara yang melaksanakan pemilihan umum. Hal positif yang dicapai pada saat penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi adalah tingkat partisipasi pemilih yang tergolong tinggi yaitu 76,09%, lebih tinggi dibanding Pilkada Tahun 2018 yakni 74,92%, Pilkada Tahun 2017 yaitu 74,89%, dan Pilkada Tahun 2015 yakni sebesar 69,35%.

“Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2020, pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat membangun kehidupan demokrasi dengan tetap melindungi kesehatan masyarakat dari pandemi Covid-19. Keberhasilan tersebut adalah keberhasilan bersama dan mendapat respon positif dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri,” tuturnya.

Karena itu, sambungnya, sebagai kepala daerah yang memiliki legitimasi lewat pemilihan yang berlangsung demokratis, para kepala daerah terpilih diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan dan persoalan ke depan.

Selain soal menjaga stabilitas politik daerah dan nasional, Tito meminta para kepala daerah untuk responsif dalam melakukan penanganan pandemi lewat kebijakan yang tepat, dan pemulihan ekonomi. (Red)