Pembatasan Suplai Blangko e-KTP Disoal Pemkab Pandeglang

PANDEGLANG – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pandeglang, Yahya Gunawan menyampaikan bahwa saat ini pemerintah pusat membatasi pemberian blangko elektronik KTP (e-KTP) untuk Disdukcapil di daerah hanya 500 keping per bulan.

Menurut Yahya, selama ini untuk kebutuhan blangko KTP di daerah masih disuplai dari pemerintah pusat, pasalnya pemerintah daerah dan pemerintah provinsi tidak mempunyai kewenangan mencetak blangko.

“Kami harus memohon alokasi blangko dari pemerintah pusat, setiap kami ke sana hanya diberi alokasi 500 blangko. Nah ini semua perlakuannya sama, tidak ada yang dibedakan mau dari Papua atau dari Pandeglang tetap 500 blangko sedangkan kebutuhan kami cukup banyak, nah itu yang menjadi kendala kami,” terang Yahya, Jumat (12/7/2019).

Dengan dibatasinya pemberian blangko menjadi kendala besar di daerah. Karena menurut Yahya, dari semenjak dirinya menjabat sebagai Plt tertanggal 10 Juni kemarin sudah ada sekitar 1000 warga yang diberikan Surat Keterangan (Suket).

“Pengajuan sesuai dengan kebutuhan kita, sekarang saja dari mulai saya menjadi plt tanggal 10 Juni sampai hari ini yang kami berikan surat keterangan mencapai angka 1000 orang, sedangkan blangko diutamakan pada yang belum punya KTP,” katanya.

“Tetapi permasalahannya tidak hanya yang belum punya KTP, yang hilang, yang rusak, yang berbeda data inginnya diganti baru sehingga menjadi kebutuhan yang sangat besar,” sambung Yahya.

Untuk menyiasati agar kebijakan tersebut tidak terus berlanjut, kata Yahya, para Kepala Disdukcapil se Banten sudah melakukan pembahasan di tingkat provinsi dan disepakati untuk mendorong Pemprov Banten menyediakan blangko di tingkat provinsi.

“Bayangkan kalau dari Papua sekali berangkat ke Jakarta biayanya berapa. Kesepakatan kami mendorong pemerintah provinsi Banten untuk bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat harapannya itu (Pemprov mampu menyediakan blangko KTP),” tegasnya. (Med/Red)