Pelebaran Jalan Palima-Pakupatan Dinilai Tak Becus, FORPEM Banten Desak Kepala DRUPR Dicopot

SERANG – Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Forum Pemuda (FORPEM) Banten melakukan aksi di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, Kamis (30/3/2023). Mereka mendesak Pj Gubernur Banten mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten lantaran dinilai tidak profesional dalam mengerjakan pelabaran ruas jalan Palima-Pakupatan.

Koordinator FORPEM Banten, Ahmad Jayani meminta aparat penegak hukum mengaudit pekerjaan dan keuangan pada Dinas PUPR Provinsi Banten, karena pembangunan pelebaran jalan Pakupatan-Palima menghabiskan anggaran sangat fantastis akan tetapi material yang di gunakan tidak sesuai spesifikasi.

“Anggaran Rp49 miliar lebih untuk proyek infrastruktur jalan Pakupatan-Palima dikerjakan dengan sembarangan dan jauh dari harapan. Dinas PUPR harus bertanggung jawab, dengan anggaran yang begitu fantastis tersebut harus diberikan transparansi karena hasilnya begitu jauh dari besarnya anggaran tersebut,” kata Jayani.

“Pemerintah Provinsi Banten harus copot kepala Dinas PUPR. Proyek dengan anggaran besar namun hasilnya mengkhawatirkan adalah kesalahan fatal. Aparat penegak hukum juga harus audit proyek dari dinas PUPR Banten ini. Kami menduga ada permainan jahat dari proyek milyaran rupiah ini,” sambungnya.

Selain itu, Jayani juga meminta Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, untuk mengevaluasi kinerja dari dinas PUPR yang dinilai asal-asalan mengerjakan proyek infrastruktur tersebut.

“Kami minta Pj Gubernur Al Muktabar supervisi dengan mengevaluasi dan memberikan sangsi tegas kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan Pelebaran Jalan Pakupatan-Palima,” tegasnya.

Jayani juga mengatakan akan melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung KPK RI Jika Pemprov Banten tidak mendengar , Serta Akan terus melakukan aksi dengan jumlah yang besar sampai tuntutannya didengar oleh pemerintah provinsi Banten.

“Kami pastikan akan terus aksi, sampai oknum-oknum dinas PUPR yang terlibat asal-asalan mengerjakan proyek jalan Pakupaten-Palima ini disangsi tegas , oleh pemprov dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam penjara, karena dugaan korupsi jelas di sana,” pungkasnya. (Mir/Red)