Parah! Pasar Kranggot Cilegon Tetap Kumuh dan Semrawut

CILEGON – Meski diklaim sudah dilakukan penataan pasca Walikota Cilegon, Helldy Agustian melakukan inspeksi mendadak (Sidak), Pasar Kranggot tetap saja kumuh dan semeraut.

Itu terlihat saat Rahmatulloh, Anggota Komisi 3 didampingi Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon, Subhie S Mahad Sidak ke pasar yang berlokasi di Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang itu, Kamis (17/6/2021).

Wakil rakyat menemukan berbagai ketidakberesan di Pasar pusat Kota Cilegon itu seperti banyak parkir liar, pedagang yang masih berjualan bukan pada tempatnya dan bahkan Kantor UPT Pasar Kranggot dijadikan area lahan parkir. Padahal terdapat area parkir resmi.

Anggota dewan mengaku kecewa karena upaya penataan Pasar Kranggot ternyata tak membuahkan hasil. Padahal penataan pasar masuk pada program Walikota Cilegon, Helldy Agustian dan Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta.

“Saya melihat banyak parkir motor liar, sudah jelas dipasang spanduk dilarang parkir, tapi ada yang parkir, apakah itu resmi atau tidak resmi, ya silakan Disperindag bersama UPT Pasar Karanggot dikontrol. Karena saya khawatir Kapolri itu sedang giat-giatnya pemberangusan soal pungli (pungutan liar). Kalau ini kan jelas kelihatan, sedangkan yang kecil-kecil saja ditangkap, apalagi ini di pasar, kalau resmi sih tidak masalah, retribusinya tinggal setor ke UPT Pasar supaya menambahi pendapatan pasar itu sendiri,” ujar Rahmatulloh kepada wartawan.

Rahmatulloh juga mengaku kecewa ketika melihat Pasar Kranggot tetap kumuh. Dimana banyak pedagang tetap berjualan di pinggir jalan pintu masuk Pasar Kranggot. Padahal sebelumnya sudah ditertibkan.

“Saya tidak melihat orang-orang menjaga kebersihan. UPT Pasar juga harus mengontrol kebersihan kawasan pasarnya. Katanya kan ada sekuriti yang kemarin sempat viral, dimana direkrut ada 40 orang tenaga keamanan, saya tidak melihat hari ini bertugas, kan katanya bertugas per hari itu tiga shif dan ada sekitar 16 orang, lalu fungsi mereka apa saja, saya tidak melihat ketertiban yang ada di Pasar Kranggot,” katanya.

“Ketika Pak Walikota sidak kan mengintruksikan supaya pintu masuk pasar menjadi bersih, tidak ada lagi pedagang emprakan dan parkir liar di bahu jalan sungai, ternyata masih ada juga. Padahal sudah disiapkan lahan parkir resmi, kenapa tidak masuk kesitu, ketertibannya dimana, saya tidak lihat. Ini perlu dikontrol oleh Disperindag dan UPT,” tandas Anggota dewan Daerah Pemilihan (Dapil) Jombang-Purwakarta itu.

Politisi Partai Demokrat itu juga menyoroti soal pendapatan retribusi di Pasar Kranggot yang dinilai masih stagnan. Dimana per tahun hanya tembus sekitar Rp287 juta saja.

“Kami juga melihat soal bagaimana kontribusi pasar terhadap pendapatan daerah, karena masing-masing pasar itu memiliki UPT pasar, kalau tidak salah juga dalam rencana pembangunan 5 tahun kedepan kepala daerah kita, pak Walikota ingin membangun pasar modern juga, tapi sebelum itu dilakukan kita ingin melihat dulu kontribusi yang diberikan oleh UPTD Pasar yang ada di Cilegon ini sejauh mana dengan rencana-rencana pembangunan yang akan dilakukan, ini kan potensinya besar, jelasnya.

“Pertama dari retribusi Pasar Kranggot, satu tahun itu sekitar Rp287 juta. Apakah potensi itu sudah dihitung secara benar atau masih plu plos, artinya kalau ada potensi penambahan perlu dikaji lagi,” imbuhnya.

Bila belajar pengelolaan pasar di Beras Tagi, Sumatera Utara, kata dia, cukup baik. Selain tertata, pendapatan pasar juga besar menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Disana itu pasarnya kecil, bersih, rapi, tapi pendapatannya besar, kalau di Pasar Kranggot Ini besar loh, pasarnya, tapi saya belum bisa mengatakan pendapatan di Pasar Kranggot ini kecil, karena kami belum melakukan upaya kajian, nanti kita ke Pimpinan usul, bagaimana potensi-potensi pendapatan yang ada di Kota Cilegon akan kita lakukan kajian, sesungguhnya potensi pendapatan kita itu berapa sih dalam satu tahun, lebih besar atau yang sekarang ini sudah cukup, atau belum, tapi kan kita perlu anggarkan dulu dengan pihak ketiga bekerjasama dengan komisi 3 untuk mengkaji potensi ini,” terangnya.

Sementara itu, Kepala UPT Pasar Karanggot, Aceng Syarifudin menyatakan pihaknya akan mengoptimalkan saran Anggota Komisi 3 DPRD Kota Cilegon.

“Termasuk pendapatan retribusi daerah di Pasar Kranggot ini kita akan optimalkan. Sementara untuk parkir kami menyerahkan ke Dishub Cilegon, karena kewenangannya ada dishub,” ucapnya.

(Man/Red)