SERANG – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten mendorong langkah agresif untuk menekan konsumsi listrik di lingkungan perkantoran pemerintah.
Salah satunya dengan mengusulkan pembentukan gugus tugas khusus penghematan energi di seluruh gedung milik Pemprov Banten.
Kepala Dinas ESDM Banten, Ari James Farrady mengatakan, langkah ini menjadi tindak lanjut langsung dari arahan Gubernur Banten terkait efisiensi anggaran energi.
Ia menila, pengelolaan listrik di perkantoran harus dilakukan secara sistematis, bukan sekadar imbauan.
“Setiap gedung harus memiliki pengelola atau manajer energi yang bertugas menginventarisasi dan mengontrol penggunaan listrik,” ujar Ari, Jumat (10/4/2026).
Saat ini, ESDM Banten telah memiliki tujuh manajer energi internal dan dua auditor bersertifikat yang rutin melakukan audit konsumsi listrik. Model ini akan diperluas ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melalui pembentukan gugus tugas.
Setelah terbentuk, tim tersebut akan mendapat pembinaan langsung, termasuk penerapan pola penghematan yang telah terbukti berhasil di kantor ESDM.
“Nanti kita kumpulkan dan arahkan agar setiap bulan bisa dipantau hasil penghematannya,” katanya.
Ari membeberkan hasil nyata dari kebijakan tersebut. Tagihan listrik di kantor ESDM yang sebelumnya mencapai Rp24 juta per bulan berhasil ditekan drastis menjadi sekitar Rp8 juta.
“Ini bukti bahwa pengelolaan energi yang disiplin bisa menghasilkan efisiensi besar,” tegasnya.
Ia pun mendorong OPD lain segera menerapkan langkah serupa, mulai dari hal sederhana seperti memastikan seluruh perangkat elektronik mati setelah jam kerja.
“Kontrol saat jam pulang itu kunci. Lampu, AC, komputer harus dimatikan. Hal kecil tapi dampaknya besar,” ujarnya.
Sementara, Plt Kabid Pemanfaatan Ketenagalistrikan ESDM Banten, Ii Mahfudin menambahkan, tantangan terbesar justru terletak pada perubahan perilaku pegawai, bukan aspek teknis.
Menurutnya, manajer energi memiliki peran penting dalam merancang hingga memantau konsumsi listrik agar lebih terukur di setiap OPD.
“Setiap dinas harus punya indikator konsumsi energi yang jelas,” katanya.
Ia juga menyoroti sejumlah langkah teknis yang wajib diterapkan, seperti pengaturan suhu AC di angka ideal 25 derajat Celsius.
Penggunaan suhu terlalu rendah dinilai boros karena bisa meningkatkan konsumsi listrik hingga 7–10 persen.
Selain itu, OPD didorong beralih ke lampu LED yang lebih hemat energi serta mengoptimalkan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap. Di kantor ESDM, PLTS berkapasitas 25 KWP mampu menyumbang hingga 15 KW per hari saat cuaca cerah.
“Pemanfaatan PLTS ikut menekan ketergantungan pada listrik PLN,” jelasnya.
Langkah lain yang diterapkan meliputi mencabut perangkat yang tidak digunakan, menghindari mode siaga pada alat elektronik, serta mematikan komputer jika tidak dipakai lebih dari 30 menit.
Dengan strategi ini, Pemprov Banten menargetkan efisiensi listrik tidak hanya menekan anggaran, tetapi juga mendorong perubahan budaya hemat energi di lingkungan birokrasi.
Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd