KAB. SERANG — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Serang menyoroti sejumlah pos anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Serang 2027. Fraksi PDIP mempertanyakan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), anjloknya belanja modal, tingginya belanja pegawai hingga kesiapan daerah menghadapi bencana.
Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Serang, M. Azmi Maulidy, menyampaikan pandangan fraksinya dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Serang, Rabu (23/9/2026).
Dalam RAPBD 2027, pendapatan daerah Kabupaten Serang mencapai Rp3,210 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp3,259 triliun. Kondisi itu menciptakan defisit Rp48,775 miliar.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang berencana menutup defisit melalui pembiayaan netto Rp48,775 miliar. Sumbernya berasal dari SiLPA Rp55,375 miliar setelah dikurangi penyertaan modal daerah Rp6,6 miliar.
Fraksi PDIP meminta Pemkab Serang membuka dasar perhitungan sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) tersebut. Azmi menilai pemerintah perlu memastikan angka SiLPA realistis dan tidak mengganggu keseimbangan fiskal daerah.
“Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintahan daerah memberikan penjelasan mengenai transparansi dasar perhitungan SiLPA yang digunakan sebagai sumber pembiayaan, termasuk kepastian bahwa angka SiLPA tersebut realistis,” kata Azmi.
PDIP juga menyoroti target PAD 2027 yang turun menjadi Rp1,133 triliun. Angka tersebut turun Rp16,875 miliar atau 1,47 persen dibandingkan APBD 2026.
Menurut Azmi, penurunan PAD menjadi persoalan serius karena Kabupaten Serang memiliki kawasan industri dan potensi ekonomi yang besar.
Fraksi PDIP mempertanyakan penyebab turunnya target PAD, termasuk penurunan target pajak daerah dari sekitar Rp796,83 miliar menjadi Rp770,01 miliar.
“Jangan sampai Kabupaten Serang memiliki kawasan industri yang berkembang pesat, tetapi kemampuan fiskal daerah justru tidak meningkat secara proporsional,” tegasnya
Menanggapi hal itu Wakil Bupati Serang, M. Najib Hamas mengatakan, Pemkab siap membahas seluruh catatan fraksi, terutama terkait belanja modal, kebencanaan, dan pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
“Pemkab Serang siap berkolaborasi secara konstruktif untuk memastikan seluruh program Tahun Anggaran 2027 mengarah pada penguatan layanan spending mandatory dan memenuhi harapan masyarakat,” kata Najib usai paripurna.
Terkait sorotan Fraksi PDI Perjuangan mengenai penurunan belanja modal, Najib menjelaskan, kondisi itu berkaitan dengan kebutuhan pengadaan tanah serta upaya pemerintah meningkatkan pelayanan dasar pada 2027.
“Fokus utama anggaran tidak hanya bertumpu pada BTT, tetapi juga kami perkuat pada aspek pencegahan, mitigasi bencana, serta edukasi masyarakat guna meminimalkan risiko,” ujarnya.
Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Gilang Fattah