PANDEGLANG – Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten mencatat bahwa indikator kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pandeglang masuk kategori pelayanan publik yang buruk atau merah.
Selain Kabupeten Pandeglang, Kabupaten Serang juga masuk dalam kategori merah menurut Ombudsman. Sementara Kota Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten Lebak masuk zona kuning. Sedangkan untuk 3 daerah di Tangerang Raya masuk pada zona hijau atau baik.
Menanggapi hal itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita menyebutkan bahwa buruknya pelayanan publik di Pandeglang dampak dari musibah Tsunami Selat Sunda dan gempa diawal Agustus lalu. Ia meyakini, indikator penilaian yang buruk dari Ombudsman itu terletak pada sektor perikanan dan pelayanan sosial.
“Ada penilaian-penilaian, apakah di sektor perikanan, sosial, karena kan kemarin kita habis dirundung bencana, musibah. Ada tsunami dan gempa. Saya yakin disektor-sektor itu yang menjadi penilaian,” katanya, Senin (16/12/2019).
Akibatnya, banyak pelayanan yang tidak maksimal sehingga pada akhirnya dikeluhkan oleh masyarakat seperti yang berkaitan dengan bantuan perahu bagi nelayan.
“Mungkin kami tidak bisa juga memberikan pelayanan langsung kepada nelayan yang kehilangan perahu hampir seribu sekian. Kami juga tidak bisa membantu dari APBD kami. Sudah terkunci. APBD Provinsi juga begitu,” jelasnya.
Tapi Irna mengaku catatan Ombudsman tersebut menjadi bagian introspeksi dan evaluasi bagi pemerintah kedepan agar catatan Ombudsman bagi Pandeglang tahun mendatang bisa lebih baik lagi.
“Namun kami akui catatan itu menjadi bahan evaluasi dan introspeksi kami untuk menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya saya punya harapan besar ombudsman memberikan penilaian untuk di tahun 2020 trennya signifikan dari sebelumnya,” tutupnya.
(Med/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
